Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menargetkan pemerataan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh negeri. Target ambisius yang dicanangkan adalah penyediaan koneksi internet minimal 1 gigabit per detik (Gbps) di 38 kota dan kabupaten di Indonesia pada tahun 2029. Program ini merupakan bagian integral dari rencana besar pemerintah untuk mendorong transformasi digital nasional dan memperkuat ekonomi digital.
Rencana implementasi program ini akan dimulai pada tahun 2026 dengan fase uji coba di beberapa kota, yang kemudian akan diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh 38 wilayah yang ditargetkan pada tahun 2029. Untuk mencapai kecepatan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan berbagai teknologi, termasuk serat optik, akses nirkabel tetap (Fixed Wireless Access/FWA), serta teknologi satelit untuk menjangkau daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, pemerintah juga berupaya menyediakan akses broadband tetap hingga 100 Mbps di area-area yang belum terlayani atau "blank spot", seperti sekolah, klinik, dan kantor desa, dengan mengalokasikan spektrum frekuensi baru dan menerapkan skema jaringan terbuka.
Target 1 Gbps ini datang di tengah kondisi kecepatan internet tetap rata-rata di Indonesia yang masih jauh di bawah standar global. Berdasarkan data Speedtest Global Index per September 2025, kecepatan unduh rata-rata broadband tetap di Indonesia berada di kisaran 41,15 Mbps, menempatkan Indonesia pada peringkat 118 dari 154 negara. Angka ini melorot satu peringkat dari bulan sebelumnya, dan bahkan di awal tahun 2025, kecepatan unduh median tercatat sebesar 32,05 Mbps.
Di sisi lain, sektor swasta telekomunikasi telah menunjukkan inisiatif yang melampaui target pemerintah. Penyedia layanan jaringan internet Remala Abadi, misalnya, tengah mempersiapkan infrastruktur yang mampu menghadirkan koneksi hingga 10 Gbps. Direktur Utama Remala Abadi, Richard Kartawijaya, menyatakan bahwa perusahaan sedang membangun "smart infrastructure" yang siap untuk kecepatan 10 Gbps, yang diklaim sebagai salah satu yang tercepat di dunia, khususnya untuk kebutuhan korporasi dan sektor publik. Dalam uji coba internal, Remala Abadi bahkan mencatat kecepatan unduh mencapai 25 Gbps dan kecepatan unggah 11,6 Gbps. Kecepatan ekstrem ini diharapkan dapat mengakselerasi transformasi digital di berbagai bidang, termasuk telemedicine, kota pintar (smart city), dan layanan pemerintahan digital.
Selain Remala Abadi, beberapa penyedia layanan internet lain juga telah menawarkan kecepatan tinggi untuk segmen tertentu. Biznet, misalnya, menyediakan layanan Dedicated Internet untuk bisnis dengan opsi kecepatan mulai dari 80 Mbps hingga 10 Gbps. Biznet Metronet juga menawarkan kapasitas 100 Mbps hingga 10 Gbps, sementara ACT Communications menyediakan bandwidth 10 Mbps hingga 10 Gbps. Untuk segmen rumah tangga, ION Broadband menawarkan kecepatan hingga 1 Gbps.
Meskipun inisiatif dari pemerintah dan swasta menjanjikan, tantangan dalam mencapai pemerataan dan peningkatan kualitas internet di Indonesia masih besar. Tantangan tersebut meliputi tingginya biaya investasi untuk jaringan berkecepatan ultra, pemerataan infrastruktur serat optik hingga ke wilayah pelosok, serta kesiapan perangkat pendukung dan ekosistem digital secara keseluruhan. Proyek Palapa Ring yang telah rampung pada 2019 memang bertujuan untuk menyediakan akses 4G di seluruh nusantara dan memiliki kapasitas jaringan backbone hingga 100 Gbps, namun fokus utamanya adalah pemerataan akses dasar, bukan kecepatan 1 Gbps ke pengguna akhir. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi sektor swasta, percepatan konektivitas digital nasional menuju standar global dinilai semakin realistis.
