Menguak Makna 17+8 Tuntutan Rakyat: Penjelasan Viral yang Menggema di Medsos

Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" telah menjadi sorotan utama di ranah digital dan dunia nyata Indonesia, ramai digaungkan oleh para influencer dan warganet di berbagai platform media sosial. Gerakan ini merupakan kompilasi aspirasi dan desakan publik yang muncul selama gelombang unjuk rasa dan kerusuhan pada Agustus 2025. Tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Latar belakang kemunculan "17+8 Tuntutan Rakyat" didorong oleh beberapa isu krusial, termasuk protes terhadap kenaikan biaya hidup, lonjakan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap berlebihan, serta insiden kekerasan aparat kepolisian. Salah satu peristiwa yang memicu gelombang kemarahan publik adalah tewasnya pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan setelah dilindas kendaraan taktis Brimob saat berada di area demonstrasi pada 28 Agustus 2025. Angka "17+8" sendiri dipilih sebagai penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, melambangkan semangat perjuangan rakyat.

Perumusan tuntutan ini dilakukan secara kolektif oleh sejumlah tokoh media sosial dan aktivis. Mereka merangkum 211 tuntutan berbeda dari berbagai organisasi masyarakat sipil, serikat akademik dan buruh, serta pernyataan dari lembaga seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Beberapa influencer yang secara aktif menggaungkan gerakan ini antara lain Jerome Polin, Andovi da Lopez, Salsa Erwina Hutagalung, Abigail Limuria, Fathia Izzati, Andhyta F. Utami, JS Khairen, Cania Citta, Ferry Irwandi, Cheryl Marcella, Jovial da Lopez, Ryan Adriandhy, dan Lukman Sardi. Mereka juga menggunakan simbol warna "Brave Pink" dan "Hero Green" yang melambangkan keberanian, solidaritas, harapan, dan "Resistance Blue" sebagai simbol darurat demokrasi.

Tuntutan "17+8" ini dibagi menjadi dua kategori dengan tenggat waktu yang spesifik:
* 17 Tuntutan Jangka Pendek (batas waktu 5 September 2025): Tuntutan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian RI, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Beberapa poin penting meliputi penarikan TNI dari pengamanan sipil dan penghentian kriminalisasi demonstran, pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat dan kematian Affan Kurniawan serta Umar Amarudin, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, pembekuan kenaikan gaji/tunjangan dan pembatalan fasilitas baru anggota DPR, publikasi transparansi anggaran DPR, desakan kepada Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota bermasalah, pemecatan atau sanksi bagi kader partai politik yang tidak etis, pengumuman komitmen partai untuk berpihak pada rakyat, serta jaminan upah layak bagi seluruh pekerja dan pencegahan PHK massal.
* 8 Tuntutan Jangka Panjang (batas waktu 31 Agustus 2026): Tuntutan ini fokus pada reformasi sistemik. Isinya mencakup reformasi besar-besaran DPR dengan audit independen dan penghapusan hak istimewa, reformasi partai politik yang mewajibkan laporan keuangan terbuka dan fungsi pengawasan eksekutif yang kuat, penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, pengesahan dan penegakan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, reformasi kepemimpinan dan sistem di Kepolisian agar lebih profesional dan humanis, kembalinya TNI ke barak tanpa pengecualian, penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, serta peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Ciptakerja, yang dianggap memberatkan rakyat.

Menanggapi desakan ini, pimpinan DPR menyatakan siap menindaklanjuti tuntutan, termasuk reformasi kelembagaan. DPR telah mengambil kebijakan antara lain membatalkan tunjangan perumahan bagi anggota dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali untuk urusan resmi. Presiden Prabowo Subianto sendiri menyatakan bahwa sebagian poin tuntutan cukup rasional dan dapat didiskusikan, sementara sebagian lainnya masih terbuka untuk perdebatan. Meskipun demikian, para influencer dan aktivis yang menggagas gerakan ini terus mendesak agar janji-janji tersebut segera direalisasikan secara konkret, bukan sekadar respons di permukaan.