ITSEC Asia Genjot Ketahanan Siber Nasional 2026 Melalui Inovasi AI Canggih

ITSEC Asia berencana memperkuat ketahanan siber nasional melalui inovasi kecerdasan buatan (AI) pada tahun 2026, dengan puncak agenda berupa penyelenggaraan Cybersecurity & AI Summit 2026 di Jakarta pada September mendatang. Inisiatif ini muncul di tengah lanskap ancaman siber yang semakin canggih, di mana Indonesia sendiri menghadapi rata-rata 3.300 serangan siber per minggu antara Februari dan Agustus 2024. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan yang berkembang bahwa AI tidak hanya menjadi pendorong risiko baru, tetapi juga solusi penting untuk pertahanan digital.

Transformasi digital yang pesat di Asia Tenggara telah menjadikan kawasan ini target utama bagi aktivitas siber kriminal. Pada paruh pertama tahun 2024 saja, Asia Pasifik mencatat lebih dari 57.000 insiden ransomware, dengan Indonesia, Filipina, dan Thailand menjadi negara yang paling terdampak. Ancaman umum lainnya termasuk malware (84%) dan social engineering (39%), yang sering kali mengakibatkan kebocoran informasi sensitif. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi menyoroti bahwa 90 persen serangan siber di Indonesia berbasis malware, dan serangan phishing yang diperkuat AI menjadi semakin canggih dalam memanipulasi perilaku manusia.

Patrick Dannacher, Presiden Direktur & CEO PT ITSEC Asia Tbk, menyatakan bahwa Cybersecurity & AI Summit 2026 dirancang sebagai platform regional bagi pembuat kebijakan, regulator, pemimpin teknologi, Chief Information Security Officer (CISO), dan praktisi industri untuk membahas risiko siber generasi berikutnya yang dibentuk oleh AI dan teknologi baru. Dannacher menegaskan keinginan menjadikan Jakarta sebagai titik temu bagi para pembuat keputusan untuk secara strategis menghubungkan teknologi, regulasi, dan investasi guna mendukung pertumbuhan digital yang berkelanjutan. Strategi produk ITSEC Asia saat ini semakin berfokus pada operasi keamanan berbasis AI, deteksi ancaman tingkat lanjut, dan layanan terkelola yang skalabel, yang dirancang untuk sektor-sektor yang diatur, infrastruktur kritis, dan organisasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Pemerintah Indonesia, melalui BSSN, telah berupaya memperkuat pertahanan siber nasional. BSSN memiliki Konsep Strategi Keamanan Siber Nasional dan Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber (RAN Kamsiber) sebagai peta jalan lima tahun, dengan tujuan mencapai ketahanan siber, melindungi ekosistem ekonomi digital, dan memperkuat kapabilitas keamanan siber. Mahardika, Analis Deteksi Kerentanan Siber dari BSSN, menekankan bahwa "rantai terlemah dalam keamanan siber adalah manusia. Oleh karena itu, pengembangan pola pikir dan kompetensi SDM menjadi prioritas utama." BSSN juga melaksanakan simulasi ancaman siber dan program kriptografi untuk mempersiapkan risiko yang timbul dari penyalahgunaan AI. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas sebelumnya telah menegaskan, "secara prinsip, kita harus melawan ancaman berbasis AI dengan pertahanan berbasis AI juga."

Implikasi dari pergeseran menuju pertahanan berbasis AI sangat luas. Laporan Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025 menunjukkan bahwa hampir sembilan dari sepuluh (86%) pemimpin bisnis dengan tanggung jawab keamanan siber secara global melaporkan setidaknya satu insiden terkait AI dalam 12 bulan terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa sementara AI dapat menurunkan ambang batas pengetahuan bagi penjahat siber, AI juga dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanan. Simon Green, Presiden Palo Alto Networks untuk Jepang dan Asia-Pasifik, menunjukkan bagaimana AI dapat digunakan untuk meluncurkan serangan siber dan mengeksfiltrasi data hanya dalam 25 menit, menggarisbawahi kecepatan ancaman saat ini.

Indonesia sendiri sedang membahas Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) pada tahun 2025, yang bertujuan untuk memperkuat BSSN. Namun, ketentuan dalam RUU tersebut mengenai penyaringan konten, regulasi AI, dan wewenang penegakan hukum menimbulkan kekhawatiran tentang tumpang tindih peran dengan lembaga lain. Kompleksitas tata kelola ini menjadi krusial karena ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$85-120 miliar tahun ini, meningkat 25 persen dari tahun sebelumnya, menurut Nugroho Sulistyo Budi. Budi mengingatkan bahwa "pertumbuhan ekonomi digital ini harus diimbangi dengan kesadaran keamanan yang sepadan." Integrasi inovasi AI ITSEC Asia ke dalam kerangka kerja ketahanan siber nasional diposisikan sebagai langkah strategis untuk menanggapi kebutuhan yang berkembang ini, meskipun memerlukan koordinasi yang cermat antara teknologi, regulasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.