Larangan FCC Drone Asing: Pilot Komersial AS Hadapi Dilema Pasokan dan Operasi

Federal Communications Commission (FCC) Amerika Serikat pada Senin mengumumkan larangan terhadap semua drone dan komponen penting yang diproduksi di negara asing, termasuk dari produsen dominan Tiongkok seperti DJI dan Autel Robotics, dengan alasan risiko keamanan nasional yang tidak dapat diterima. Keputusan ini, yang secara efektif memblokir model drone baru untuk masuk ke pasar AS, menempatkan ribuan pilot drone komersial di AS dalam posisi sulit karena ketergantungan historis mereka pada teknologi asing yang kini dibatasi.

Tindakan FCC ini menyusul penentuan keamanan nasional oleh badan antarlembaga yang diadakan oleh Gedung Putih, yang menyimpulkan bahwa Sistem Pesawat Tanpa Awak (UAS) dan komponen pentingnya yang diproduksi di luar negeri menimbulkan "risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan keselamatan serta keamanan warga AS". Larangan tersebut, yang diuraikan dalam lembar fakta FCC yang dirilis pada 22 Desember 2025, menambahkan drone buatan asing dan komponen terkait ke "Daftar Terlarang" agensi tersebut, yang mencegah model perangkat baru menerima otorisasi peralatan FCC yang diperlukan untuk diimpor, dipasarkan, atau dijual di Amerika Serikat. Meskipun keputusan ini tidak mempengaruhi drone yang sudah dibeli atau model yang sebelumnya telah menerima otorisasi FCC, serta mengizinkan konsumen untuk terus menggunakan drone yang sudah mereka miliki secara legal, dampaknya terhadap pengembangan dan pengadaan model baru sangat signifikan.

Konteks historis dari keputusan ini berakar pada kekhawatiran keamanan nasional yang telah berlangsung lama mengenai akses pemerintah asing terhadap data sensitif dan potensi penggunaan teknologi drone untuk pengawasan atau operasi destruktif. Sejak 2017, Angkatan Darat AS telah melarang penggunaan drone DJI, diikuti oleh peringatan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri pada 2019 tentang risiko pencurian data. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk Tahun Anggaran 2025 lebih lanjut mengamanatkan peninjauan risiko keamanan dari drone buatan asing, yang menjadi pendorong utama tindakan FCC saat ini. Michael Robbins, presiden dan kepala eksekutif AUVSI (Association for Uncrewed Vehicle Systems International), menyambut baik keputusan tersebut, menyatakan bahwa sudah saatnya AS tidak hanya mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok tetapi juga membangun drone sendiri.

Implikasi jangka panjang dari larangan ini bagi pilot drone komersial AS sangat besar. Perusahaan seperti DJI menguasai lebih dari separuh pasar drone komersial AS dan sekitar 70-80% pasar global. Operator drone di AS kini menghadapi tantangan besar dalam menemukan alternatif yang sebanding dalam hal harga, fungsionalitas, dan ketersediaan. DaCoda Bartels, chief operating officer FlyGuys, sebuah perusahaan yang menghubungkan pilot drone komersial dengan pekerjaan lepas, menyatakan bahwa drone buatan Amerika dapat berharga empat kali lipat lebih mahal, namun menawarkan kinerja yang lebih rendah. "Mereka setengah bagusnya," kata Bartels. Misalnya, Departemen Kepolisian Austin memperkirakan bahwa mengganti seluruh armada drone mereka yang sepenuhnya terdiri dari produk DJI akan menelan biaya $120.000.

Larangan ini diperkirakan akan memicu pergeseran signifikan dalam rantai pasokan drone AS, mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas. Perusahaan-perusahaan seperti Skydio, BRINC Drones, dan Teal Drones, yang memproduksi drone sesuai NDAA, siap untuk mengisi kekosongan pasar. Skydio, misalnya, telah beralih sepenuhnya ke pasar perusahaan dan pemerintah, menawarkan drone dengan kemampuan penerbangan otonom dan AI yang canggih. Namun, transisi ini diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun pengembangan untuk menciptakan alternatif yang kompetitif. Selain itu, masalah pasokan komponen kritis seperti motor, baterai, dan sensor, yang saat ini sangat bergantung pada Tiongkok, juga menjadi perhatian.

Reaksi terhadap larangan ini bervariasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengutuk langkah AS sebagai "interpretasi yang terlalu luas dari konsep keamanan nasional" dan "diskriminatif", mendesak Washington untuk "memperbaiki praktik-praktik yang salah" dan memberikan lingkungan yang adil bagi perusahaan Tiongkok. Sementara itu, FCC menyatakan akan bekerja sama dengan pembuat drone AS untuk "melepaskan dominasi drone Amerika." Keputusan ini menciptakan peluang tanpa preseden bagi produsen AS untuk merebut pangsa pasar domestik, tetapi juga membebani pilot komersial dengan biaya yang lebih tinggi dan pilihan yang terbatas.