Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Minggu, 28 Desember 2025, mengklaim sinyal internet di seluruh Aceh telah pulih di atas 95% pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda provinsi tersebut. Pernyataan ini muncul saat pemerintah berupaya keras mengembalikan konektivitas esensial di tengah kritik atas ketahanan infrastruktur telekomunikasi saat krisis. Klaim tersebut, yang diutarakan dari Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, menyoroti kemajuan signifikan dalam pemulihan, meskipun Menkomdigi juga mengakui bahwa tiga kabupaten—Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues—masih menghadapi tingkat pemulihan yang lebih rendah, berkisar antara 60% hingga 80%, terutama karena kendala pasokan listrik.
Gangguan telekomunikasi di Aceh, yang terjadi menyusul serangkaian bencana hidrometeorologi, telah memicu sorotan tajam terhadap kesiapan infrastruktur digital di daerah rawan bencana. Konsultan Hukum dan Mediator PMN LBH Qadhi Malikul Adil, Dr. Bukhari, menilai putusnya akses internet dan telekomunikasi sebagai persoalan serius yang melampaui gangguan teknis biasa. Ia menyoroti minimnya pembangkit cadangan pada banyak menara Base Transceiver Station (BTS) di Aceh, yang idealnya harus mampu menopang operasional selama 4 hingga 8 jam, namun dalam praktiknya hanya bertahan puluhan menit ketika listrik padam. Situasi ini menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi krusial dan koordinasi bantuan di masa darurat.
Sebelum klaim 95% pemulihan keseluruhan Aceh, Menkomdigi Meutya Hafid pada 22 Desember 2025, juga menyampaikan bahwa pemulihan infrastruktur BTS di Aceh telah mencapai 80,63%, meningkat dari 45,58% pada 16 Desember 2025. Dari 23 kabupaten/kota terdampak, 20 di antaranya dilaporkan telah mencapai tingkat pemulihan jaringan di atas 50%. Sejalan dengan upaya pemerintah, operator seluler utama seperti Telkomsel mengumumkan pada 28 Desember 2025 bahwa lebih dari 90% jaringannya di seluruh 289 kecamatan di Aceh telah kembali beroperasi, termasuk di wilayah terdampak parah seperti Aceh Tamiang. Pemulihan di Kecamatan Syiah Utama, Bener Meriah, menjadi tonggak penting dalam upaya tersebut, meskipun akses menuju lokasi dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan berat.
Meskipun progres pemulihan menunjukkan angka yang menggembirakan secara makro, kondisi riil di lapangan, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), masih jauh dari optimal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024, 88,95% rumah tangga di Aceh telah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, dengan persentase di perkotaan mencapai 92,60% dan perdesaan 86,97%. Namun, data Kemenko Polhukam per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 149 desa di Aceh masih berstatus blankspot, terutama di wilayah pegunungan dan kepulauan seperti Simeulue, Gayo Lues, dan Subulussalam. Tantangan geografis ekstrem, keterbatasan pasokan listrik, dan minimnya infrastruktur pendukung menjadi hambatan utama.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), telah menjalankan berbagai program untuk mengatasi kesenjangan digital di Aceh. Ini termasuk pembangunan BTS 4G di kabupaten prioritas serta program akses internet untuk dayah dan masjid. Pada akhir tahun 2023, BAKTI Kominfo juga menyalurkan perangkat internet gratis ke berbagai titik di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya untuk wilayah yang belum terjangkau. Proyek Palapa Ring, yang merupakan tulang punggung serat optik nasional, bertujuan untuk pemerataan akses pita lebar, meskipun implementasinya di wilayah 3T masih menghadapi tantangan adaptasi teknologi.
Implikasi dari pemulihan jaringan telekomunikasi yang belum merata ini sangat terasa pada berbagai sektor. Akses internet adalah pilar penting bagi pendidikan, perdagangan daring, layanan perbankan, hingga penanggulangan bencana. Tanpa konektivitas yang stabil, upaya digitalisasi pelayanan publik terhambat, dan masyarakat di daerah terpencil berisiko semakin tertinggal. Upaya percepatan digitalisasi di Aceh, termasuk dalam konteks Pilkada 2024, menegaskan urgensi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk menuntaskan masalah infrastruktur dan literasi digital. Memastikan ketersediaan listrik yang stabil, pengembangan teknologi adaptif, serta peningkatan kapasitas cadangan daya BTS menjadi langkah krusial agar klaim pemulihan dapat benar-benar dirasakan merata dan berkelanjutan oleh seluruh warga Aceh.
