Perkuat Keamanan Siber Nasional, India Wajibkan Aplikasi Lokal di Ponsel Baru

Pemerintah India telah mewajibkan semua produsen ponsel pintar untuk melakukan "penyuntikan" atau pra-instalasi aplikasi keamanan siber lokal, Sanchar Saathi, pada setiap perangkat baru yang dijual di negara tersebut. Arahan ini, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi pada 28 November, memberikan waktu 90 hari kepada perusahaan-perusahaan besar untuk mematuhi aturan tersebut. Selain pada perangkat baru, produsen juga diminta untuk menyalurkan aplikasi ini ke ponsel yang sudah berada dalam rantai pasokan atau yang sedang digunakan melalui pembaruan perangkat lunak. Aplikasi ini dirancang agar tidak dapat dihapus atau dinonaktifkan oleh pengguna, dengan ketentuan bahwa fungsionalitasnya tidak boleh dibatasi atau dinonaktifkan.

Langkah ini diambil dengan alasan utama untuk memerangi penipuan telekomunikasi yang meluas, penyalahgunaan SIM, dan perdagangan perangkat curian. Pemerintah mengklaim bahwa aplikasi ini sangat penting dalam mengatasi "ancaman serius" terhadap keamanan siber telekomunikasi yang disebabkan oleh nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) ganda atau palsu, yang sering digunakan untuk memfasilitasi penipuan dan penyalahgunaan jaringan. Sanchar Saathi bertujuan untuk membantu pengguna melaporkan panggilan atau pesan mencurigakan, memverifikasi nomor IMEI, dan memblokir perangkat yang dicuri melalui sistem registrasi terpusat.

Sejak diluncurkan pada Januari lalu, aplikasi Sanchar Saathi telah menunjukkan keberhasilan, dengan membantu memblokir lebih dari 3,7 juta ponsel yang dicuri atau hilang, serta menghentikan lebih dari 30 juta koneksi penipuan. Lebih lanjut, aplikasi ini juga telah membantu menemukan kembali lebih dari 700.000 ponsel yang hilang. Fungsionalitas aplikasi ini mencakup pelaporan Chakshu untuk komunikasi mencurigakan (panggilan, SMS, WhatsApp), keluhan spam dan komunikasi komersial yang tidak diinginkan, peringatan tautan dan aplikasi berbahaya, pengecekan nomor ponsel yang terkait dengan identitas pengguna, pemblokiran IMEI untuk ponsel yang hilang atau dicuri, verifikasi keaslian perangkat, dan pelaporan panggilan internasional yang dipalsukan sebagai nomor India.

Meskipun demikian, kebijakan ini telah memicu kekhawatiran dan penolakan yang signifikan dari berbagai pihak. Para advokat privasi menyuarakan keprihatinan tentang potensi erosi privasi dan persetujuan pengguna, serta risiko pengawasan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa penghapusan pilihan pengguna untuk menginstal atau menghapus aplikasi ini merupakan langkah yang mengkhawatirkan, dengan beberapa pihak menyamakannya dengan kebijakan serupa di Rusia yang juga mewajibkan aplikasi pra-instal.

Produsen ponsel pintar, terutama Apple, diperkirakan akan menentang arahan ini. Kebijakan internal Apple melarang pra-instalasi aplikasi pihak ketiga atau pemerintah. Hal ini menimbulkan konflik dengan model platform Apple yang mengutamakan konsistensi global dan keamanan sistem. Kekhawatiran industri juga mencakup biaya kepatuhan, degradasi pengalaman pengguna akibat "bloatware," dan potensi konflik dengan standar privasi dan keamanan global. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa arahan ini dikeluarkan tanpa konsultasi sebelumnya dengan produsen.

Menteri Telekomunikasi India, Jyotiraditya M. Scindia, pada hari Selasa menyebut aplikasi ini sebagai "sistem sukarela dan demokratis" dan menyatakan bahwa pengguna dapat memilih untuk mengaktifkannya dan "dengan mudah menghapusnya dari ponsel mereka kapan saja". Namun, pernyataan ini bertentangan langsung dengan arahan resmi yang menginstruksikan produsen untuk memastikan fungsionalitas aplikasi tidak dinonaktifkan atau dibatasi, menyebabkan kebingungan di kalangan produsen tentang versi mana yang harus mereka patuhi. Organisasi seperti Internet Freedom Foundation (IFF) telah menyebut arahan ini sebagai "ekspansi kontrol eksekutif yang sangat mengkhawatirkan atas perangkat digital pribadi".