Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Telkomsel mulai menyalurkan 500 unit ponsel pintar kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, khususnya di wilayah Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Bener Meriah, sejak 22 Desember 2025. Bantuan ini bertujuan memulihkan akses komunikasi bagi masyarakat yang perangkat telekomunikasinya rusak atau hilang akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa kriteria penerima bantuan ponsel tidak bersifat kaku, melainkan didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan mengingat situasi yang sangat dinamis. Prioritas utama diberikan kepada warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan ponsel, serta individu atau kelompok yang membutuhkan perangkat tersebut untuk koordinasi vital seperti di dapur umum atau distribusi bantuan.
Fifi Aleyda Yahya menegaskan, “Intinya sih kan di lapangan itu situasi benar-benar dinamis ya, jadi mungkin bukan kriteria yang sangat-sangat baku.” Ia menambahkan bahwa banyak warga di daerah terdampak sudah memiliki sinyal, namun ponsel mereka rusak atau hilang, sehingga bantuan ini menjadi krusial. Senada dengan itu, Direktur Human Capital Management Telkomsel, Indrawan Ditapradana, memastikan bahwa penentuan penerima melibatkan koordinasi erat antara Telkomsel, pemerintah daerah, dan tim tanggap bencana untuk mendeteksi kebutuhan masyarakat secara langsung. Indrawan menekankan, "Kami tekankan, ini gratis sepenuhnya, tidak ada biaya apa pun. Bantuan ini benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana." Selain 500 unit ponsel, bantuan gelombang keempat ini juga mencakup 100 unit genset berkapasitas 10 kVA, 500 unit baterai cadangan, dan 50 unit rectifier, yang seluruhnya dikirimkan menggunakan pesawat kargo ke wilayah-wilayah yang infrastruktur telekomunikasinya paling terdampak dan lambat pulih.
Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera lainnya sejak akhir November 2025 telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur telekomunikasi dan pemadaman listrik yang meluas. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sekitar 799 situs telekomunikasi di Aceh, atau sekitar 1,42 persen dari total 34.600 situs eksisting, sempat mati akibat bencana pada 26 November 2025. Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, mengungkapkan lebih dari 1.430 situs Telkomsel, 2.400 BTS, dan 15 STO di Aceh mengalami gangguan akibat pemadaman listrik, robohnya menara SUTET, serta akses jalan yang terputus. Hingga 22 Desember 2025, pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh baru mencapai sekitar 80-86 persen, tertinggal dari Sumatera Utara (97 persen) dan Sumatera Barat (99 persen). Tiga kabupaten prioritas penerima bantuan ponsel dan genset—Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Bener Meriah—merupakan wilayah dengan tantangan medan yang berat, membuat upaya pemulihan jaringan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama.
Disrupsi komunikasi pascabencana tidak hanya menghambat koordinasi bantuan dan evakuasi, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis korban yang terputus dari keluarga dan informasi. Riska Zulfah Ningsih (33), warga Ketapang, Banda Aceh, menceritakan pengalamannya kesulitan berkomunikasi selama hampir seminggu pascabanjir, bahkan harus mencari warung kopi ber-Wi-Fi untuk bekerja dan menghubungi keluarga. Dampak serupa dirasakan Yusra Aulia (28) di Kajhu, Aceh Besar, yang mengalami pemadaman listrik hingga tiga minggu. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa pemulihan telekomunikasi merupakan upaya vital untuk mendukung tidak hanya jaringan, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Selain ponsel, pemerintah Aceh juga menerima 10 unit telepon satelit Iridium Extreme dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh untuk pimpinan daerah, memastikan komunikasi tetap berjalan lancar antara pemerintah Aceh dengan bupati/wali kota di wilayah sulit sinyal saat penanganan bencana.
Program bantuan ponsel dan fasilitas pendukung ini merefleksikan pendekatan multi-stakeholder dalam penanggulangan bencana di Indonesia, melibatkan kementerian pusat, operator telekomunikasi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi Komdigi dengan Telkomsel, serta koordinasi dengan PLN dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menjadi kunci percepatan pemulihan. Namun, tantangan masih membayangi, terutama dalam memastikan bantuan merata dan tepat sasaran di tengah medan yang sulit dan dinamika lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan infrastruktur telekomunikasi di daerah rawan bencana, seperti yang didorong oleh Komdigi, menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, turut menyerukan pentingnya empati dan komunikasi yang jernih dalam penanganan bencana, bukan sekadar data, untuk menjaga kepercayaan publik dan mempercepat pemulihan menyeluruh. Pemulihan konektivitas di Aceh, yang ditargetkan mencapai 90 persen pada 27 Desember 2025 oleh Komdigi, merupakan langkah awal menuju normalisasi kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak, sekaligus menjadi pelajaran berharga dalam membangun ketahanan komunikasi bencana yang lebih adaptif.
