31 Ribu Cuitan Banjir di X Viral: Daftar Wilayah Terdampak Terungkap

Warganet Indonesia membanjiri platform X (sebelumnya Twitter) dengan lebih dari 31 ribu postingan mengenai banjir pada Senin (12/1/2026), menyoroti krisis hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah di Tanah Air seiring dengan puncak musim hujan. Percakapan digital ini mencerminkan kekhawatiran publik atas dampak genangan air yang meluas, dari pesisir Pantura Jawa hingga sejumlah kota besar di luar Jawa, serta mendesak respons yang lebih sigap dari pihak berwenang.

Gelombang banjir yang terjadi sejak akhir tahun 2025 hingga awal 2026 telah menimbulkan kerugian signifikan di banyak daerah. Di Pulau Sumatra, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang parah pada akhir November 2025 tercatat menyebabkan 1.180 korban jiwa dan 145 orang hilang, dengan Aceh Utara menjadi wilayah dengan korban jiwa terbanyak. Sebanyak 242.000 jiwa harus mengungsi, dan lebih dari 25.549 rumah mengalami kerusakan. Pemerintah melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera tengah menyiapkan skema kompensasi bagi rumah-rumah yang rusak.

Di Pulau Jawa, intensitas hujan tinggi memicu banjir di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Pati melaporkan 48 desa di 12 kecamatan terendam banjir bandang, dengan ribuan rumah warga terendam dan beberapa di antaranya rusak parah. Di Kudus, enam kecamatan terdampak banjir, menyebabkan 4.668 rumah, 65 akses jalan, dan sekitar 120,8 hektare lahan persawahan terendam. Demak juga melaporkan genangan air hingga 50 sentimeter di Desa Wonorejo. Sementara itu, Jakarta juga tidak luput dari dampak hujan deras. Pada 12 Januari 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat genangan air di enam Rukun Tetangga (RT) dan empat ruas jalan di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, dengan ketinggian air mencapai 95 sentimeter di Pasar Minggu. Layanan Transjakarta pun terdampak akibat kemacetan dan genangan air.

Jangkauan bencana meluas hingga ke Kalimantan dan Sulawesi. Di Kalimantan Selatan, banjir melanda sebagian besar wilayah per awal Januari 2026, membuat 116.027 jiwa terdampak di Kabupaten Banjar, dengan lebih dari 5.000 orang mengungsi. Di Kalimantan Barat, 51 desa di 22 kecamatan dari tujuh kabupaten terdampak, bahkan menyebabkan terputusnya akses jalan lintas Indonesia-Malaysia di Sanggau. Sulawesi Tengah juga dilanda banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang di Palu dan Donggala pada 11 Januari 2026, termasuk terputusnya Jembatan Labuan Lumbubaka. Di Sulawesi Selatan, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini hujan lebat yang berpotensi menyebabkan banjir dan longsor di wilayah seperti Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar, di mana beberapa titik di Makassar sudah tergenang.

Platform media sosial, khususnya X, telah menjadi saluran vital bagi warga untuk berbagi informasi real-time mengenai kondisi banjir, melaporkan kejadian, dan menggalang bantuan. Fungsi ini menjadi sangat krusial di tengah ketiadaan komunikasi resmi atau lambatnya respons di lapangan, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Deen Freelon dari University of North Carolina, bahwa kecepatan penyebaran informasi di media sosial dapat 12 hingga 18 kali lebih cepat dalam 30 menit pertama krisis. Namun, peran media sosial juga menghadapi tantangan, termasuk keluhan "shadow banning" terhadap konten terkait bencana di beberapa platform, yang menghambat jangkauan informasi penting.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi bahwa periode Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026 merupakan puncak musim hujan di Indonesia, dengan potensi cuaca ekstrem di banyak wilayah, termasuk Sumatra, Jawa, Bali-NTB-NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Peringatan serupa juga dikeluarkan untuk Jawa Tengah hingga Februari 2026 dan Sulawesi Selatan hingga 14 Januari 2026. Analisis BMKG menunjukkan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di beberapa daerah seperti Jepara, Kudus, dan sebagian besar Demak.

Para ahli dan pengamat menyoroti bahwa bencana hidrometeorologi yang kian masif ini bukan semata fenomena alam, melainkan diperparah oleh degradasi lingkungan. Prof. Dwikorita Karnawati, Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa kawasan dengan lereng curam, alih fungsi lahan, dan kondisi geologi yang rapuh sangat rentan. Senada, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai bahwa kegagalan penanganan bencana juga disebabkan oleh inkompetensi dan respons pemerintah yang lebih reaktif daripada preventif, serta menunjuk pada kerusakan hutan akibat aktivitas korporasi sebagai akar masalah. Kerugian ekonomi akibat bencana di Sumatra saja ditaksir mencapai Rp68 triliun.

Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengakui perlunya penanganan yang lebih terintegrasi dan berkomitmen untuk mengurangi jumlah pengungsi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan kesiapan dengan ratusan pompa portabel dan stasioner serta upaya rekayasa cuaca. Namun, kritik tetap mengemuka mengenai kebijakan struktural yang dianggap paradoks dan memperburuk upaya mitigasi. Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, menekankan pentingnya pemulihan berkelanjutan dan pencegahan melalui penertiban kawasan hutan dan evaluasi tata kelola lingkungan. Bencana berulang di Indonesia menuntut pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga mitigasi jangka panjang, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan peningkatan literasi digital masyarakat dalam menghadapi informasi kebencanaan.