Ekonomi digital di Indonesia semakin menunjukkan perannya sebagai motor pertumbuhan utama, dengan daerah-daerah di luar pusat metropolitan kini berkontribusi signifikan terhadap ekspansi ini. Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$90 miliar pada tahun 2024 dan melonjak hingga US$360 miliar pada tahun 2030, menjadikannya pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Peningkatan ini didorong oleh adopsi teknologi yang pesat, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih merata, dan transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke ranah digital.
Secara historis, pembangunan ekonomi digital Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Namun, strategi pemerintah yang berfokus pada pemerataan akses infrastruktur digital, seperti program Palapa Ring dan pembangunan menara telekomunikasi (BTS) di daerah terpencil, telah mulai mengubah lanskap ini. Kehadiran internet di desa-desa tidak hanya menghubungkan masyarakat dengan dunia luar, tetapi juga membuka peluang baru di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata. Desa Mananggu di Kabupaten Boalemo, misalnya, berhasil bertransformasi menjadi "desa cerdas" sejak meluncurkan digitalisasi desa pada Agustus 2023, mengubah sistem pelayanan dari manual menjadi otomatis.
Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah menunjukkan tren positif. Di Jawa Tengah, sektor ini tumbuh hingga 9,8%, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 5,37%, melampaui rata-rata nasional. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menyatakan bahwa pembangunan jaringan internet di desa-desa meningkatkan kunjungan wisata dan lalu lintas informasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal serupa terjadi di Bali, di mana riset Denpasar Institute menunjukkan perkembangan pesat sektor ekonomi digital di bidang e-commerce, pariwisata digital, dan layanan kreatif. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat jumlah gerai usaha yang menggunakan QRIS mencapai 959 ribu, tumbuh 16 persen secara tahunan.
Peran UMKM sangat krusial dalam pertumbuhan ekonomi digital regional. Digitalisasi memungkinkan UMKM memperluas jangkauan pasar melampaui batas geografis lokal, meningkatkan volume penjualan, dan potensi ekspor. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hokky Situngkir, menyoroti bahwa UMKM yang sudah mengadopsi platform digital memiliki peluang sukses lebih tinggi dibandingkan yang masih menggunakan metode konvensional. Hingga 2023, program "UMKM Go Digital" telah mendigitalisasi 27 juta UMKM.
Meskipun potensi pertumbuhan sangat besar, tantangan pemerataan masih menjadi isu sentral. Akses internet masih belum merata secara optimal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Romi Bhakti Hartarto, dosen Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyebutkan bahwa meskipun penetrasi internet nasional mencapai hampir 80 persen atau sekitar 221 juta jiwa pada tahun 2024, kualitas konektivitas masih timpang antarwilayah. Kesenjangan ini dapat memperlebar jurang kesejahteraan jika tidak ditangani secara serius. Selain itu, masalah keamanan siber dan keterbatasan keterampilan digital masyarakat juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terus mendorong peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai fondasi utama transformasi digital nasional. Inisiatif seperti Gerakan Nasional Literasi Digital dan Digital Talent Scholarship bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan inklusif, memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Indonesia. Optimalisasi digitalisasi diproyeksikan dapat menghasilkan US$150 miliar pada tahun 2025, terutama di sektor-sektor terpinggirkan, menjadikan ekonomi digital kunci untuk redistribusi kekayaan yang merata.
