Pemerintah Indonesia menargetkan kecepatan internet bergerak rata-rata nasional mencapai 60 megabit per detik (Mbps) pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan dari kondisi saat ini, sebagai bagian dari Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025-2029. Target ambisius ini bertujuan memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, salah satu operator telekomunikasi utama di Indonesia, menyatakan optimisme terhadap pencapaian target tersebut, khususnya di wilayah perkotaan yang telah memiliki kesiapan infrastruktur memadai, sekaligus menyoroti tantangan pemerataan di luar area urban.
Kementerian Komdigi menetapkan percepatan kecepatan internet bergerak secara bertahap, dari 50 Mbps pada 2025 menjadi 60 Mbps pada 2026, dan mencapai 100 Mbps pada 2029. Untuk internet tetap (fixed broadband), targetnya adalah 45 Mbps pada 2026 dan 100 Mbps pada 2029. Target ini datang di tengah realitas kecepatan internet Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Laporan OpenSignal Q1-2025 menunjukkan kecepatan unduh 4G rata-rata Indonesia hanya 25,6 Mbps. Sementara itu, Speedtest Global Index edisi Agustus 2025 mencatat median kecepatan unduh internet seluler sebesar 45,01 Mbps dan fixed broadband 39,88 Mbps. Meskipun Komdigi melaporkan kecepatan rata-rata nasional mencapai 80,58 Mbps selama periode Natal dan Tahun Baru 2026 di lokasi-lokasi yang dipantau, jurang kecepatan antara wilayah urban dan rural masih menjadi pekerjaan rumah.
Alvin Aslam, Group Head Regulatory & Government Relations XLSmart, mengungkapkan bahwa kecepatan broadband seluler yang dirasakan pelanggan di kawasan perkotaan saat ini sudah mencapai puluhan Mbps, bahkan dalam kondisi tertentu mendekati atau melampaui target nasional. Namun, ia mengakui bahwa di luar wilayah perkotaan, kecepatan layanan masih bervariasi dan cenderung lebih rendah. Pernyataan ini menggarisbawahi diskrepansi dalam infrastruktur digital yang menjadi fokus utama dalam upaya pemerataan akses internet.
XLSmart menegaskan kesiapannya mendukung target 60 Mbps, terutama di area dengan infrastruktur memadai. Pasca integrasi perusahaan, pengembangan jaringan terus dilakukan secara menyeluruh melalui modernisasi perangkat 4G eksisting dan penggelaran teknologi 5G secara bertahap untuk memperkuat kapasitas. Perusahaan juga secara aktif memperluas fiberisasi pada situs-situs eksisting guna memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan di titik layanan, dilengkapi dengan optimalisasi spektrum frekuensi dan peningkatan kapasitas jaringan inti. Pada Februari 2025, tingkat keterhubungan BTS XL Axiata dengan jaringan fiber optik telah mencapai 63%. XL Axiata, yang merupakan entitas strategis di balik XLSmart, juga terus memperluas jaringan konvergensi layanan XL Satu Fiber ke berbagai daerah dan mengadopsi teknologi Fiber To The Room (FTTR) untuk menjamin pengalaman internet stabil dan cepat di dalam rumah.
Tantangan struktural terbesar untuk mencapai pemerataan layanan terletak pada keterbatasan infrastruktur serat optik dan backhaul di luar perkotaan. Untuk mengatasi ini, Komdigi menargetkan fasilitasi penerapan infrastruktur pasif bersama di 20 kabupaten/kota dan penyediaan akses internet fixed broadband untuk 246 desa pada 2026. Selain itu, pemerintah berambisi menghubungkan 2.500 desa blankspot pada tahun yang sama.
Aspek alokasi spektrum frekuensi radio juga krusial dalam percepatan ini. Komdigi menargetkan penyusunan dua rekomendasi kebijakan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband sepanjang 2026. Kebijakan alokasi spektrum di Indonesia ditetapkan mengacu pada alokasi internasional dan terus diperbarui. Operator seperti XL Axiata telah melakukan uji coba Dynamic Spectrum Sharing (DSS) untuk 4G/5G, menunjukkan pentingnya ketersediaan pita spektrum optimal untuk layanan generasi mendatang.
Percepatan kecepatan internet dan pemerataan akses memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi Indonesia. Peningkatan konektivitas tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga memfasilitasi akses pendidikan dan layanan publik yang setara, terutama di daerah pedesaan. Namun, model bisnis telekomunikasi di Indonesia yang masih mengandalkan pembangunan jaringan terpisah oleh masing-masing operator seringkali mengakibatkan biaya investasi tinggi dan harga layanan yang relatif mahal. Dorongan terhadap skema Open Access Fiber diharapkan dapat menekan duplikasi infrastruktur, menurunkan hambatan masuk bagi penyedia layanan internet baru, serta meningkatkan persaingan harga dan kualitas layanan. Pencapaian target 60 Mbps pada 2026 memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan operator telekomunikasi dalam mengatasi tantangan infrastruktur dan regulasi spektrum, serta mendorong model bisnis yang lebih efisien untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif.
