Pemerintah Indonesia secara agresif mendorong percepatan pemerataan infrastruktur digital di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), mengalokasikan anggaran triliunan rupiah dan mengerahkan teknologi mutakhir, untuk menutup kesenjangan konektivitas yang krusial. Upaya ini ditegaskan melalui inisiatif seperti 'Apresiasi Konektivitas Digital', yang bertujuan mengakui kontribusi terhadap pembangunan akses internet di daerah pelosok, sekaligus mempercepat visi bangsa yang terhubung dan transformatif.
Kesenjangan digital di Indonesia, sebagai negara kepulauan, telah lama menjadi penghalang signifikan bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa 12.548 desa masih belum memiliki akses internet yang memadai, dan 30 persen sekolah di wilayah terpencil tidak tersambung ke internet stabil. Bahkan, pada kuartal II 2025, tercatat 2.121 desa masih merupakan "blankspot" tanpa cakupan seluler 4G sama sekali. Kondisi ini menghambat layanan publik seperti puskesmas dan kantor desa, serta membatasi potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk bertransformasi digital. Penetrasi internet di daerah 3T masih tertinggal dibandingkan wilayah non-3T, dengan tingkat penetrasi 67,6% di daerah tertinggal, berbanding 80% di daerah non-3T per 2024.
Menanggapi disparitas ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menetapkan target ambisius untuk merampungkan pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T pada tahun 2025. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 11 triliun dari total anggaran Kominfo sebesar Rp 19 triliun untuk pemerataan akses internet. Sejauh ini, BAKTI telah mengoperasikan 4.990 menara BTS 4G dan 11 stasiun bumi hingga akhir 2023. Hingga Oktober 2024, 5.142 lokasi BTS 4G BAKTI Kominfo telah beroperasi dari target 5.618 lokasi. Menkomdigi Meutya Hafid pada Januari 2025 menyatakan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T, dengan target menjangkau seribu desa terpencil pada tahun tersebut.
Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mengandalkan jaringan terestrial, tetapi juga solusi hibrida yang menggabungkan jaringan fiber optik Palapa Ring sepanjang 12.148 Km dengan teknologi satelit. Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1), yang diluncurkan pada Juni 2023 sebagai satelit terbesar di Asia, berperan vital dalam menyediakan akses internet ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. SATRIA-1 ditargetkan melayani 50.000 titik layanan publik, sebagian besar di wilayah 3T, dengan kapasitas hingga 150 Gbps. Wisnu Wardhana, Customer Service Assurance Division Head FiberStar, menyoroti bahwa solusi hibrida, termasuk dukungan Starlink, memungkinkan konektivitas di daerah terpencil hadir lebih cepat tanpa menunggu pembangunan jaringan yang kompleks. Selain itu, Kominfo juga mengkaji optimalisasi teknologi 5G melalui 5G Fixed Wireless Access dan 5G Private Network untuk meningkatkan konektivitas yang bermakna.
Kendati demikian, tantangan yang dihadapi tetap besar. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau, perbukitan, dan pegunungan, mempersulit jangkauan jaringan fiber optik dan meningkatkan biaya logistik pembangunan menara BTS. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik juga menjadi hambatan, menyebabkan konektivitas internet hanya dapat beroperasi sesuai ketersediaan pasokan listrik. Selain infrastruktur, rendahnya literasi digital di banyak wilayah 3T juga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital, menghambat pemanfaatan teknologi untuk pendidikan, layanan publik, dan pemasaran produk lokal. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menyuarakan perlunya insentif bagi penyedia layanan untuk membangun infrastruktur di wilayah non-produktif dan daerah 3T.
Komitmen pemerintah untuk mengatasi ketimpangan digital terlihat dalam visi Menkomdigi Meutya Hafid yang memperkenalkan konsep 3T baru: terhubung, tumbuh, dan terjaga, menekankan inklusivitas digital bagi seluruh masyarakat. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa infrastruktur konektivitas adalah kunci untuk memberikan akses digital yang setara bagi seluruh rakyat. Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya menghilangkan batasan informasi tetapi juga menjadi "senjata rahasia" kebangkitan ekonomi daerah. Internet memungkinkan anak-anak belajar daring, UMKM menjangkau pasar lebih luas, layanan kesehatan diakses lebih mudah, dan pariwisata berkembang. Penelitian Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 10 persen penetrasi internet dapat mendorong pertumbuhan PDB per kapita negara berkembang hingga 1,38 persen.
Dalam konteks ini, program seperti 'Apresiasi Konektivitas Digital' yang digagas detikcom menjadi penting. Acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan platform untuk memberikan pengakuan kepada individu, kelompok, dan lembaga yang telah berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas digital, khususnya di pelosok Indonesia. Apresiasi semacam ini memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya inklusi digital, sekaligus menyoroti praktik-praktik terbaik dan inovasi yang dapat direplikasi. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan demi memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam arus transformasi digital nasional.
