Kecepatan internet di Indonesia pada Oktober 2025 menunjukkan paradoks peningkatan absolut yang signifikan namun masih tertinggal jauh di kancah regional dan global, menempatkan negara ini dalam posisi yang membutuhkan percepatan infrastruktur dan pemerataan akses. Data Speedtest Global Index dari Ookla per Oktober 2025 mencatat kecepatan unduh median internet seluler Indonesia mencapai 49,30 Mbps, menempatkan Indonesia di peringkat ke-79 dari 104 negara di dunia, serta peringkat kedelapan di Asia Tenggara. Sementara itu, kecepatan unduh median untuk fixed broadband tercatat 42,79 Mbps, menempatkan Indonesia di posisi ke-115 secara global dan kedua terbawah di Asia Tenggara, hanya mengungguli Myanmar.
Peningkatan ini, meskipun relatif cepat dibandingkan data sebelumnya, belum mampu membawa Indonesia bersaing ketat dengan negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam (220,42 Mbps untuk seluler) atau Singapura (186,07 Mbps untuk seluler, dan 406,14 Mbps untuk fixed broadband), yang menempati posisi teratas di kawasan. Median kecepatan unduh global untuk internet seluler pada periode yang sama mencapai 99,93 Mbps, dan untuk fixed broadband mencapai 111,91 Mbps, menunjukkan kesenjangan performa yang besar bagi Indonesia.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun kecepatan internet telah meningkat secara nasional, kesenjangan digital tetap menjadi isu krusial yang menghambat potensi penuh transformasi digital Indonesia. Data Speedtest Intelligence dari Ookla menunjukkan median kecepatan unduh seluler nasional meningkat dari 17,54 Mbps pada Q2 2022 menjadi 30,5 Mbps pada Q2 2025. Peningkatan ini juga tercermin di daerah pedesaan dan terpencil, dengan kecepatan unduh persentil ke-10 yang lebih dari dua kali lipat menjadi 5,69 Mbps. Namun, ketimpangan akses masih merajalela, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Helen Dian Fridayani, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada September 2025, menyoroti bahwa meskipun infrastruktur seperti BTS telah dibangun di beberapa wilayah Sulawesi dan Papua, akses tetap terbatas karena tantangan geografis. Sekitar 73 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses internet, dan 104.000 sekolah masih terputus secara digital per Juni 2025.
Upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah berfokus pada pemerataan konektivitas. Proyek Palapa Ring, yang telah rampung, bertujuan menyediakan akses 4G di seluruh negeri dengan jaringan kabel serat optik darat dan laut sepanjang puluhan ribu kilometer. Selain itu, Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1), yang diluncurkan pada tahun 2023 dengan kapasitas 150 Gbps, dirancang untuk menyediakan akses internet ke 50.000 titik fasilitas publik dengan kecepatan 4 Mbps, dan diperluas untuk menjangkau sekitar 150.000 titik layanan publik seperti sekolah dan pusat kesehatan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, pada Desember 2025, menargetkan penyediaan akses internet ke 2.500 desa yang belum terhubung pada tahun 2026.
Meskipun investasi infrastruktur gencar dilakukan, sektor telekomunikasi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Beban regulasi yang tinggi, diperkirakan mencapai 11-12% dari pendapatan kotor pada FY25E, menghambat kemampuan operator untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Keterbatasan spektrum frekuensi, khususnya untuk 5G, serta biaya infrastruktur yang besar di negara kepulauan ini, memperlambat penyebaran teknologi mutakhir. Rollout 5G masih bersifat selektif dan terfokus di perkotaan, berbeda dengan ketersediaan 4G yang sudah melampaui 90% di seluruh pulau pada paruh pertama 2025.
Di sisi operator, Telkomsel tetap menjadi pemain dominan di pasar seluler dengan median kecepatan unduh 45,89 Mbps pada Q1-Q2 2025 dan ketersediaan 4G lebih dari 97% di akhir 2024. Sementara itu, di segmen fixed broadband, Biznet Home memimpin dengan kecepatan unduh rata-rata 37,8 Mbps per Agustus-Oktober 2025, diikuti oleh XL Home dan Oxygen.id. Biznet juga menunjukkan performa unggul dalam kecepatan unduh (80.4 Mbps) dan unggah (77.1 Mbps) fixed broadband pada tahun 2025 menurut nPerf.com. Namun, fragmentasi pasar dan persaingan harga yang ketat, ditambah dengan rendahnya rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) yang stagnan di sekitar IDR 35.700 (US$2,38), memaksa operator untuk terus berinovasi sambil menghadapi tekanan finansial.
Implikasi dari kondisi ini sangat luas. Ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan mencapai nilai USD 130 miliar pada tahun 2025, membutuhkan fondasi konektivitas yang kuat dan merata. Tanpa akses internet yang berkualitas di seluruh pelosok, tujuan pembangunan digital untuk pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara akan sulit tercapai. Komdigi menekankan bahwa transformasi digital harus menghasilkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua, namun pemanfaatan infrastruktur yang ada masih perlu dimaksimalkan. Perjalanan Indonesia menuju konektivitas digital yang benar-benar "ngebut" dan tidak lagi "memble" masih panjang, membutuhkan reformasi regulasi, investasi berkelanjutan, dan kemitraan strategis yang lebih kuat.
