PT Trans Indonesia Superkoridor (TIS) tengah menggulirkan proyek kabel laut Jakarta-Manado sebagai bagian dari Trans Global Cable System (TGCS) Fase 2, sebuah inisiatif krusial untuk memperkuat tulang punggung digital nasional dan mendorong pemerataan konektivitas hingga ke wilayah timur Indonesia. Pengumuman ini, yang dilakukan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Desember 2025, menandai langkah strategis dalam upaya Indonesia memantapkan posisinya sebagai salah satu pusat digital terpenting di kawasan Asia Pasifik.
Proyek TGCS Fase 2 ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan TGCS Fase 1 yang sebelumnya telah membangun jalur kabel bawah laut strategis antara Jakarta dan Batam, berfungsi sebagai interkoneksi pusat data (DC-to-DC) yang vital. Ekspansi ke Manado ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, ketahanan, dan jangkauan infrastruktur digital nasional secara signifikan. Direktur Utama TIS, Revolin Simulsyah, menegaskan komitmen perusahaannya, menyatakan, "Kami ingin memastikan TIS tidak hanya mengikuti, tetapi memimpin pertumbuhan kebutuhan digital Indonesia". Selain TIS, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), anak usaha Telkom, juga tengah mengerjakan proyek kabel laut BIFROST yang menghubungkan Singapura-Jakarta-Manado-Davao-Guam-Los Angeles, yang ditargetkan rampung pada kuartal pertama 2025. Upaya kolektif ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk menjadi hub kabel laut global, sebuah posisi yang secara historis didominasi oleh Singapura.
Dalam konteks yang lebih luas, proyek kabel laut Jakarta-Manado ini hadir di tengah laju pertumbuhan industri digital Indonesia yang masif. Ekonomi digital Indonesia mencapai nilai US$77 miliar pada tahun 2023, tumbuh 22 persen dari tahun sebelumnya, dan diproyeksikan Presiden Joko Widodo akan menyentuh US$230 miliar pada 2025 serta US$315 miliar pada 2030. Pusat-pusat pertumbuhan data center seperti Jakarta, Batam, dan Surabaya menunjukkan perkembangan pesat, sementara Makassar dan Manado dipandang memiliki potensi besar sebagai hub digital baru, memicu kebutuhan mendesak akan konektivitas berkapasitas tinggi dan latensi rendah. Infrastruktur kabel bawah laut sendiri mengangkut sekitar 99% lalu lintas data global, menjadikannya urat nadi utama internet dunia.
Namun, tantangan pemerataan akses digital di Indonesia tetap signifikan. Meskipun penetrasi internet mencapai 79,5% dengan 222 juta pengguna dari total 282 juta penduduk pada tahun 2024, infrastruktur masih terpusat di wilayah perkotaan seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi akses yang kurang optimal. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Nidhal, pada Juli 2024 menyoroti bahwa kelangsungan transformasi digital ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan pada infrastruktur dasar seperti internet yang belum memadai dan merata, sehingga memerlukan dukungan investasi yang bermakna. Sebelumnya, pada 2018, pemerintah juga telah merampungkan Proyek Palapa Ring Paket Tengah yang menjangkau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, termasuk penggelaran kabel optik laut dari Manado ke Ondong Siau sepanjang 200 km, yang menjadi salah satu upaya historis untuk mengatasi disparitas konektivitas.
Pemerintah secara aktif merespons kebutuhan ini dengan kebijakan yang mendukung percepatan investasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2024, telah mewajibkan penyedia layanan internet untuk memberikan bandwidth minimal 100 Mbps kepada pelanggan mulai 1 Juli 2024. Kebijakan ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat, mendukung ekonomi digital, dan meningkatkan daya saing global Indonesia. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Denny Setiawan, pada November 2025, menyatakan bahwa regulasi yang disusun pemerintah bukan untuk membatasi, melainkan menjadi "karpet merah bagi investasi berkualitas tinggi" dalam infrastruktur digital.
Bagi wilayah Sulawesi Utara, khususnya Manado, penguatan konektivitas ini memiliki implikasi ekonomi yang substansial. Provinsi ini telah menunjukkan perkembangan progresif dalam transformasi digital ekonomi selama lima tahun terakhir, bahkan menerima penghargaan pada ajang Championship 2024 untuk inisiatif percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Rata-rata skor kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Sulawesi meningkat dari 47,1 pada 2023 menjadi 54,9 pada 2024, menjadi kenaikan skor tertinggi setelah Jawa-Bali. Konektivitas yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital lokal, mendukung pengembangan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), serta meningkatkan produktivitas sektor usaha dan layanan publik.
Masa depan konektivitas digital Indonesia bergantung pada investasi berkelanjutan dan regulasi yang adaptif. Dengan proyeksi kecepatan internet tetap (fixed broadband) mencapai 200-300 Mbps dan seluler (mobile broadband) 100-150 Mbps dalam lima tahun mendatang, infrastruktur kabel laut seperti TGCS Fase 2 akan menjadi fondasi penting. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, pada September 2024, menegaskan pentingnya investasi pada infrastruktur digital untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Integrasi jaringan kabel laut, seperti yang menghubungkan Jakarta-Manado, bukan hanya tentang perluasan jangkauan fisik, melainkan juga tentang menciptakan ekosistem digital yang berdaulat, aman, dan berkelanjutan, yang krusial untuk transformasi ekonomi dan sosial di seluruh Nusantara.
