Pemerintah Indonesia tengah serius mendorong skema open access pada infrastruktur serat optik sebagai strategi fundamental untuk meningkatkan kompetisi di sektor telekomunikasi sekaligus menekan tarif layanan internet bagi masyarakat. Langkah ini, yang secara signifikan mengubah paradigma kepemilikan dan pemanfaatan jaringan, diharapkan dapat membuka peluang bagi penyedia layanan internet (ISP) untuk menyewa infrastruktur secara bersama, alih-alih membangun sendiri, sehingga menekan biaya operasional dan pada gilirannya menurunkan harga jual ke konsumen.
Konsolidasi infrastruktur pasif, khususnya serat optik, telah menjadi agenda prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyusul instruksi Presiden Joko Widodo untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan internet yang merata. Skema open access ini memungkinkan banyak operator menggunakan satu infrastruktur jaringan yang sama, sebuah model yang berpotensi memutus duplikasi investasi dan efisiensi biaya yang masif. Dengan infrastruktur telekomunikasi yang sebagian besar masih didominasi oleh segelintir pemain besar seperti Telkom melalui anak perusahaannya, Telkomsel (pasca merger IndiHome), dan juga operator seluler lain yang memiliki jaringan fiber optik sendiri, model open access berupaya menciptakan level playing field yang lebih setara.
Pada awal 2024, tarif rata-rata internet broadband fixed di Indonesia masih relatif mahal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, di mana data menunjukkan bahwa harga per Mbps di Indonesia bisa lebih tinggi, membatasi aksesibilitas bagi sebagian besar populasi. Regulasi yang tengah digodok oleh Kominfo, berkoordinasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), akan mengatur mekanisme sewa-menyewa, standar kualitas layanan, serta formula harga interkoneksi yang adil dan transparan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dalam beberapa kesempatan, telah menekankan bahwa open access bukan hanya tentang berbagi infrastruktur, tetapi juga tentang berbagi risiko investasi dan mempercepat pemerataan akses internet berkecepatan tinggi ke seluruh pelosok negeri.
Model open access juga diyakini dapat mendorong inovasi layanan. Dengan biaya infrastruktur yang lebih rendah, ISP skala kecil hingga menengah memiliki kapasitas lebih untuk berinvestasi dalam pengembangan layanan baru, fitur tambahan, atau bahkan menargetkan segmen pasar yang selama ini belum terlayani secara optimal karena hambatan biaya. Transformasi ini sangat relevan mengingat ambisi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, yang sangat bergantung pada fondasi konektivitas yang kuat dan terjangkau. Analis industri memproyeksikan, jika implementasi regulasi open access berjalan efektif dan disertai pengawasan yang ketat, penurunan tarif internet fixed broadband sebesar 15-25% dalam tiga hingga lima tahun ke depan sangat dimungkinkan, sekaligus meningkatkan penetrasi rumah tangga yang terhubung ke internet. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kemauan kolaboratif antar operator dan kemampuan regulator dalam menjaga iklim persaingan yang sehat, menghindari praktik anti-persaingan, serta memastikan kualitas layanan tetap terjaga di tengah peningkatan jumlah pengguna pada infrastruktur bersama.
