Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria pada 10 Desember 2025 mengumumkan bahwa layanan internet satelit Starlink akan tersedia gratis selama satu bulan di sejumlah wilayah Aceh yang dilanda bencana. Kebijakan ini, yang merupakan inisiatif global dari Starlink untuk daerah terdampak bencana, bertujuan untuk memperkuat konektivitas di posko-posko bantuan dan memfasilitasi komunikasi bagi warga yang membutuhkan.
Pengumuman ini muncul di tengah krisis telekomunikasi yang berulang di Aceh akibat bencana hidrometeorologi. Sejak November 2025, wilayah Aceh mengalami pemadaman listrik total dan gangguan jaringan seluler setelah menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PLN tumbang diterjang banjir bandang, yang menyoroti kerentanan infrastruktur telekomunikasi lokal. Data per 5 Desember 2025 menunjukkan, hanya 1.789 dari total 3.414 Base Transceiver Station (BTS) di Aceh, atau sekitar 52,4 persen, yang kembali aktif, jauh dari target pemerintah 75 persen selama masa tanggap darurat. Fluktuasi pasokan listrik menjadi kendala utama pemulihan.
Layanan Starlink gratis telah didistribusikan ke titik-titik krusial di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon. Meskipun jaringan Starlink secara umum berfungsi baik, Nezar Patria mengakui adanya sedikit latensi yang terkadang terjadi akibat cuaca ekstrem seperti hujan deras. Penegasan mengenai layanan gratis ini juga menepis rumor adanya pungutan biaya yang sempat viral di media sosial, khususnya terkait penggunaan Starlink di Langsa, Aceh. Wamenkomdigi menyatakan bahwa perangkat yang disalurkan pemerintah untuk kepentingan umum di posko-posko bencana dipastikan gratis, namun tidak bisa mengontrol Starlink milik pribadi yang mungkin mengenakan biaya.
Kehadiran Starlink di Indonesia sendiri telah menjadi sorotan sejak memperoleh izin usaha pada Mei 2024 untuk layanan jaringan tetap tertutup VSAT dan penyedia layanan internet (ISP). Uji coba layanan dimulai di Ibu Kota Nusantara pada Mei 2024. Namun, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengkritik proses perizinan Starlink yang dinilai kurang transparan dan berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat bagi penyedia jasa internet lokal. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga merekomendasikan agar Starlink lebih fokus pada daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) daripada kota-kota besar, saran yang disambut positif oleh operator telekomunikasi nasional.
Secara nasional, cakupan internet di Indonesia telah mencapai 97 persen dari wilayah berpenghuni pada Oktober 2024, dengan tingkat penetrasi populasi sebesar 79,6 persen. Namun, kesenjangan akses masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di Aceh, tingkat penetrasi internet mencapai 75,99 persen pada tahun 2024. Kerentanan infrastruktur telekomunikasi di daerah rawan bencana seperti Aceh menggarisbawahi urgensi solusi konektivitas yang tangguh dan tidak hanya bergantung pada jaringan terestrial yang rentan terhadap gangguan listrik. Penggelaran Starlink dalam situasi darurat ini menunjukkan potensi teknologi satelit orbit rendah (LEO) untuk mengisi celah konektivitas di saat kritis. Namun, implikasi jangka panjang terhadap ekosistem telekomunikasi nasional, termasuk aspek regulasi, persaingan usaha, dan kedaulatan data, akan terus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan. Starlink sendiri sempat menghentikan pendaftaran pelanggan baru di Indonesia pada Juli 2025 karena kapasitas terjual habis, mengindikasikan tingginya permintaan dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan konektivitas di seluruh nusantara.
