Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menjadikan pemulihan jaringan telekomunikasi di Provinsi Aceh sebagai prioritas utama pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Untuk mempercepat konektivitas darurat, Komdigi mengerahkan perangkat internet satelit Starlink, yang berfungsi sebagai solusi komunikasi vital di daerah-daerah yang terisolasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, secara langsung meninjau sejumlah daerah terdampak, termasuk Pidie Jaya dan Bireuen, pada Kamis (5/12). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur telekomunikasi yang lumpuh akibat banjir dan longsor.
Mayoritas gangguan pada Base Transceiver Station (BTS) di Aceh disebabkan oleh terputusnya pasokan listrik, bukan kerusakan infrastruktur BTS itu sendiri. Dari total 3.443 BTS di Provinsi Aceh, sekitar 51 hingga 52,4 persen telah kembali aktif per tanggal 5 Desember 2025. Komdigi menargetkan 75 hingga 90 persen BTS dapat kembali beroperasi pada pekan ini, berkat koordinasi intensif dengan PLN dan Pertamina untuk pemulihan pasokan listrik.
Sebagai langkah cepat, Komdigi telah menyerahkan 20 unit perangkat Starlink, dilengkapi dengan genset, untuk didistribusikan ke 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh. Perangkat ini akan ditempatkan di titik-titik krusial seperti Bireuen, wilayah terisolasi Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, terutama untuk memfasilitasi komunikasi darurat di posko pengungsian dan pusat bantuan. Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan bahwa pemanfaatan jaringan internet Starlink di lokasi bencana dapat diakses secara gratis selama satu bulan untuk kepentingan umum, seperti posko dan fasilitas publik, tanpa ada pungutan biaya.
Layanan Starlink diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pihak terkait, khususnya dalam distribusi logistik dan penanganan darurat bencana. Selain Starlink, Komdigi juga mengerahkan layanan internet berbasis satelit SATRIA-1 di 10 titik di wilayah terdampak, termasuk di Aceh, untuk memastikan konektivitas warga tetap terjaga di tengah kerusakan infrastruktur darat. Pemerintah juga menyiapkan Pusat Informasi dan Media Center di Kantor Gubernur Aceh untuk mendukung kerja wartawan dengan menyediakan laptop, akses jaringan, dan data real-time.
