Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama detikcom secara resmi membuka ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026, sebuah inisiatif nasional yang menyerukan partisipasi publik untuk mengajukan nominasi individu, komunitas, dan lembaga yang telah menjadi "Pejuang Internet Masuk Desa" dalam upaya nyata menjembatani kesenjangan digital di seluruh pelosok Indonesia. Program penghargaan yang didukung penuh oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi ini, yang membuka pendaftaran hingga 15 Januari 2026, menekankan urgensi pengakuan terhadap kontribusi vital dalam mempercepat pemerataan akses digital di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Inisiatif ini hadir di tengah realitas bahwa meskipun penetrasi internet nasional mencapai 79,5 persen pada tahun 2024, mencakup 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,6 juta, disparitas akses antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat signifikan. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi di daerah urban mencapai 69,5 persen, sementara di daerah rural hanya 30,5 persen. Kondisi ini menyisakan sekitar 12.548 desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet memadai pada tahun 2024. Lebih lanjut, 30 persen sekolah di wilayah terpencil masih belum tersambung ke internet stabil, 86 persen sekolah belum memiliki akses fixed broadband, 38 persen kantor desa belum terhubung internet, dan 75 persen puskesmas memiliki koneksi yang belum memadai.
Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, pada Desember 2025 lalu, menegaskan pentingnya akses internet bagi masyarakat desa. Ia menyatakan bahwa Program Kampung Internet 2025, yang menargetkan 1.194 titik, menjadi salah satu upaya Komdigi untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menargetkan penetrasi broadband rumah tangga mencapai 50 persen dan kecepatan layanan 100 Mbps pada 2029. "Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat. Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” ujar Meutya. Pemerintah menargetkan seluruh 2.500 desa yang belum terhubung dapat memperoleh akses internet pada 2026, memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah tersebut.
BAKTI Kominfo, sebagai garda terdepan pemerintah dalam pemerataan infrastruktur digital, berfokus pada penyediaan akses telekomunikasi di daerah 3T. Program mereka mencakup BAKTI AKSI, yang menyediakan akses internet gratis di fasilitas layanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Hingga September 2024, BAKTI AKSI telah melayani 18.715 lokasi di seluruh Indonesia, dengan sekitar 4.078 lokasi di antaranya memanfaatkan layanan Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1), yang dirancang untuk menjangkau 37.000 titik fasilitas publik. Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar menargetkan seluruh desa berpemukiman di Indonesia sudah bisa ter-cover internet pada 2025. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 desa yang masih blankspot akan segera mendapatkan akses internet.
Namun, tantangan dalam pemerataan konektivitas digital di Indonesia, khususnya di wilayah 3T, masih besar. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya infrastruktur dasar, dan biaya operasional yang tinggi menjadi hambatan utama. Fadhilah Mathar sendiri menceritakan kesulitan membangun infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah 3T, salah satunya karena gangguan keamanan yang membahayakan tim di lapangan, serta keterbatasan kapasitas satelit di wilayah tersebut. Selain itu, tingkat literasi digital yang rendah di masyarakat pedesaan juga menjadi persoalan. Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Nidhal, menyoroti bahwa kondisi desa yang beragam memerlukan solusi yang adaptif dan tidak bisa disamaratakan, mengingat perbedaan infrastruktur, literasi digital, dan kapasitas pemerintah daerah.
Kesenjangan digital ini memiliki implikasi serius terhadap pembangunan pedesaan. Tanpa akses internet yang memadai, masyarakat di daerah 3T kesulitan mengakses informasi, layanan publik, dan peluang ekonomi yang tersedia secara daring, yang dapat memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Investasi infrastruktur, pelatihan keterampilan digital, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi krusial untuk mengatasi kesenjangan ini. Pemerintah melalui Komdigi menekankan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk "Pejuang Internet Masuk Desa," adalah kunci untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan. Pengakuan terhadap peran individu-individu ini melalui Apresiasi Konektivitas Digital diharapkan dapat memotivasi lebih banyak pihak untuk berkontribusi dalam upaya kolektif mewujudkan Indonesia Digital 2045, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan setara dalam memanfaatkan teknologi.
