Aktivis Iran meningkatkan seruan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk secara lebih agresif mengaktifkan teknologi satelit Starlink milik SpaceX di tengah pemadaman internet yang meluas dan tindakan keras komunikasi yang dilakukan oleh rezim Teheran. Desakan ini muncul saat layanan Starlink dilaporkan mulai ditawarkan secara gratis kepada pengguna di Iran, menyusul pemadaman internet nasional yang dimulai pada 8 Januari 2026 dan bertujuan membungkam gelombang protes yang semakin intensif.
Pemerintah Iran telah secara historis menerapkan salah satu sistem sensor internet paling ketat di dunia, secara rutin memblokir platform media sosial populer seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, dan Telegram. Selama protes November 2019, pemerintah memberlakukan pemadaman internet total, mengurangi lalu lintas hanya menjadi 5% dari tingkat normal. Pada September 2022, setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral, Iran kembali mematikan akses internet bagi sebagian besar 80 juta warganya, dengan laporan pemadaman internet yang komprehensif pada Januari 2026 yang menyebabkan konektivitas nasional "mendatar pada ~1% selama lebih dari 60 jam." Pemadaman ini, yang para ahli gambarkan sebagai salah satu yang paling luas dalam sejarah baru-baru ini, telah memutus komunikasi internasional dan pesan teks seluler-ke-seluler.
Menanggapi tindakan keras tersebut, Departemen Keuangan AS pada September 2022 mengeluarkan Lisensi Umum Iran (GL) D-2, yang memperluas dan memodernisasi pengecualian sanksi yang ada untuk mendukung kebebasan internet di Iran. Lisensi ini dirancang untuk memungkinkan perusahaan teknologi AS menyediakan lebih banyak opsi platform dan layanan komunikasi yang aman kepada rakyat Iran. Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo menyatakan bahwa AS "menggandakan dukungannya untuk aliran informasi bebas kepada rakyat Iran," dan membantu mereka "lebih siap untuk melawan upaya pemerintah untuk mengawasi dan menyensor mereka." CEO SpaceX Elon Musk pada September 2022 telah mendapatkan "lampu hijau" dari pemerintah AS untuk mengaktifkan layanan internet satelit Starlink di Iran guna membantu warga Iran yang memprotes. Mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini juga menyatakan niatnya untuk berbicara dengan Musk mengenai peningkatan konektivitas Starlink di Iran.
Kelompok-kelompok aktivis, termasuk NasNet, Holistic Resilience, dan NetFreedom Pioneers, berperan penting dalam memfasilitasi akses Starlink. Ahmad Ahmadian, direktur eksekutif Holistic Resilience, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS yang membantu warga Iran mendapatkan akses ke web, mengkonfirmasi bahwa Starlink telah membebaskan biaya langganan bagi pengguna di Iran, dengan terminal yang sebelumnya tidak aktif kini memiliki koneksi. Diperkirakan 30.000 hingga lebih dari 50.000 unit Starlink telah diselundupkan ke Iran sejak tahun 2022. Mehdi Yahyanejad, yang menjalankan kelompok nirlaba NetFreedom Pioneers, mengatakan Starlink telah "sangat penting" dalam mengungkap video-video protes dan kekerasan pemerintah ke dunia luar.
Namun, rezim Iran secara agresif melawan penyebaran Starlink. Pemerintah telah melarang terminal Starlink, memberlakukan undang-undang yang menetapkan hukuman berat, termasuk hukuman mati, bagi mereka yang menggunakan atau mendistribusikan layanan tersebut, menuduh SpaceX melanggar kedaulatan Iran. Pasukan keamanan secara aktif menggerebek rumah-rumah di kota-kota seperti Teheran, Isfahan, dan Tabriz untuk menemukan dan menyita peralatan. Otoritas Iran juga mengerahkan peralatan elektronik kelas militer, yang kemungkinan dipasok oleh Rusia atau China, untuk mengganggu sinyal satelit internet Starlink, yang dapat menyebabkan tingkat kehilangan paket antara 30% hingga 80% di beberapa area. Starlink dilaporkan telah merilis pembaruan perangkat lunak untuk meningkatkan sinyal dan mengatasi gangguan ini. Amir Rashidi, direktur hak dan keamanan digital di Miaan Group, mencatat bahwa gangguan semacam ini, yang disebabkan oleh peralatan militer yang dikenal sebagai jammer, belum pernah terlihat dalam dua dekade penelitiannya. Iran juga telah mengajukan banding ke International Telecommunication Union (ITU) Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta AS dan Norwegia, di mana Starlink terdaftar secara internasional, untuk memblokir layanan tersebut.
Meskipun Starlink telah memberikan jalur komunikasi vital bagi para aktivis untuk menyalurkan informasi dan rekaman protes, terutama selama pemadaman internet, layanannya belum secara luas memulihkan akses internet untuk sebagian besar populasi. Konektivitas yang terputus-putus dan risiko hukuman berat, termasuk dakwaan spionase yang dapat berujung pada hukuman mati, membatasi jangkauan dan dampak teknologi tersebut. Situasi ini menyoroti pertempuran yang sedang berlangsung antara upaya rezim untuk memaksakan kendali informasi digital total dan tekad para aktivis untuk menembus "tirai besi digital" guna mempertahankan koneksi dengan dunia luar.
