Membentuk Masa Depan AI: Prioritaskan Dampak, Bukan Kerumitan Teknologi

Inisiatif global untuk mengalihkan fokus pengembangan kecerdasan buatan (AI) dari sekadar kecanggihan teknis menuju dampak sosial yang terukur telah menguat signifikan sepanjang tahun 2025 dan berlanjut hingga 2026, ditandai dengan serangkaian kerangka regulasi dan kemitraan strategis. Pergeseran paradigma ini didorong oleh kekhawatiran yang meningkat terhadap potensi risiko AI, mulai dari disinformasi hingga ketimpangan ekonomi, serta janji transformatifnya untuk kesejahteraan manusia. Pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan akademisi kini secara kolektif menuntut pengembangan AI yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan desain yang berpusat pada manusia, daripada hanya mengejar kompleksitas algoritmik semata.

Secara historis, narasi seputar AI didominasi oleh terobosan teknis, seperti ukuran model yang semakin besar dan kinerja benchmark yang memecahkan rekor. Namun, pendekatan ini mulai terkikis oleh realitas "masalah kotak hitam" (black box problem), di mana keputusan AI menjadi tidak dapat dijelaskan bahkan oleh penciptanya. Ini menimbulkan risiko signifikan terkait bias dan diskriminasi. Misalnya, algoritma perekrutan telah terbukti bias terhadap perempuan, dan sistem pengenalan wajah sering salah mengidentifikasi orang kulit berwarna, memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan.

Menanggapi tantangan ini, tahun 2025 menjadi titik balik regulasi global. Uni Eropa memimpin dengan Undang-Undang AI yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2024, dengan penegakan bertahap hingga 2025-2026. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan berbasis risiko, melarang sistem AI berisiko tidak dapat diterima seperti pengawasan biometrik massal real-time dan penilaian sosial. Untuk sistem AI berisiko tinggi yang digunakan dalam kendaraan otonom, perawatan kesehatan, dan infrastruktur publik, diperlukan pengujian pra-pasar, dokumentasi, dan pengawasan manusia. Sementara itu, Tiongkok juga memperkuat kerangka regulasinya. Pada September 2024, Komite Teknis Nasional 260 Tiongkok untuk Keamanan Siber merilis Kerangka Tata Kelola Keamanan AI, selaras dengan Inisiatif Tata Kelola AI Global. Pada Maret 2025, Tiongkok memberlakukan "Measures for Labelling AI-Generated and Synthetic Content" yang mengharuskan pelabelan konten buatan AI untuk memerangi misinformasi. Di Amerika Serikat, meskipun belum ada undang-undang federal yang komprehensif, agensi-agensi mulai mengatasi risiko AI dalam domain spesifik, dan Executive Order 14179 yang dikeluarkan pada Januari 2025 memfokuskan kembali kebijakan AI AS untuk menghilangkan hambatan inovasi dan menjaga dominasi AS dalam AI, sambil tetap mendorong regulasi yang bertanggung jawab.

Konsensus global mulai terbentuk bahwa AI harus berlandaskan pada lima prinsip utama: non-maleficence (tidak menimbulkan kerugian), tanggung jawab atau akuntabilitas, transparansi dan penjelasan, keadilan dan kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia seperti privasi dan keamanan. Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST) juga menggariskan empat fungsi inti untuk kerangka etika AI: pemetaan tujuan, pengukuran kinerja, pengelolaan risiko, dan tata kelola berkelanjutan.

Secara ekonomi, AI diproyeksikan memberikan kontribusi substansial. Laporan "Economic Impact and Projections Report: The Integration of AI and Emerging Technologies (2025-2030)" memperkirakan AI akan menyumbang $15,7 triliun ke ekonomi global pada tahun 2030, dengan $6,6 triliun dari peningkatan produktivitas. McKinsey & Company memperkirakan AI generatif dapat memberikan nilai antara $2,6 triliun hingga $4,4 triliun di berbagai kasus penggunaan dan industri. Sektor perawatan kesehatan saja diperkirakan dapat menghemat $150 miliar setiap tahunnya di AS pada tahun 2030 melalui integrasi AI dalam diagnostik dan efisiensi operasional. Namun, dampak pada pasar tenaga kerja masih menjadi perhatian utama. Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2023 memproyeksikan 83 juta pekerjaan akan hilang dan 69 juta akan tercipta pada tahun 2027, menghasilkan kerugian bersih 14 juta pekerjaan atau 2% dari angkatan kerja global. Survei Resume Now tahun 2026 menunjukkan 60% pekerja percaya AI akan menghilangkan lebih banyak pekerjaan daripada yang diciptakannya pada tahun mendatang, dan 51% khawatir kehilangan pekerjaan karena AI pada tahun 2026.

Di sisi lain, potensi AI untuk kebaikan sosial (AI for social good) semakin diakui dan diimplementasikan. Organisasi nirlaba semakin banyak mengadopsi AI, dengan 82% dilaporkan menggunakan AI pada tahun 2025. Contohnya termasuk penggunaan AI dalam penanganan bencana dan bantuan, di mana AI menganalisis data satelit dan media sosial untuk memprediksi bencana alam seperti banjir atau kebakaran hutan. Proyek Signpost dari International Rescue Committee (IRC) memanfaatkan AI untuk menyediakan informasi penting bagi para pengungsi, dengan tujuan menjangkau 50% populasi pengungsi dunia pada tahun 2050. Di bidang kesehatan, sistem AI Google dapat memprediksi penyakit jantung menggunakan gambar retina. Inisiatif seperti Partnership for Global Inclusivity on AI, yang diluncurkan oleh Departemen Luar Negeri AS bersama Amazon, Google, Microsoft, dan OpenAI pada September 2024, berkomitmen lebih dari $100 juta untuk meningkatkan aksesibilitas AI dan pelatihan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Meta yang mendukung penerjemahan dalam 200 bahasa. UNESCO dan G3ict juga mendorong inklusi dan aksesibilitas AI untuk penyandang disabilitas, dengan Kanada memimpin dengan standar CAN/ASC 6.2 untuk sistem AI yang dapat diakses dan adil.

Pergeseran menuju AI yang berpusat pada dampak ini menekankan bahwa keberhasilan teknologi ini tidak lagi diukur dari kompleksitas algoritma atau kemampuan pemrosesan mentahnya, melainkan dari kontribusinya yang terukur terhadap kesejahteraan manusia dan keberlanjutan global. Tantangan masih ada dalam menyeimbangkan inovasi cepat dengan penerapan yang bertanggung jawab, serta mengatasi kesenjangan global dalam akses dan pengembangan AI. Namun, desakan untuk AI yang etis, transparan, dan dapat dijelaskan menunjukkan komitmen kolektif untuk memastikan teknologi ini melayani umat manusia secara positif dan inklusif.