Warga Iran yang nekat menggunakan layanan internet satelit Starlink milik SpaceX menghadapi ancaman hukum yang berat, termasuk hukuman penjara, cambuk, hingga potensi hukuman mati, seiring dengan upaya agresif pemerintah Teheran untuk memblokir akses komunikasi di tengah gelombang protes nasional. Larangan resmi penggunaan Starlink diberlakukan parlemen Iran pada Juni 2025, menetapkan sanksi berat bagi individu yang kedapatan memakai atau mendistribusikan teknologi komunikasi tanpa izin tersebut. Undang-undang tersebut bahkan memperketat ketentuan terkait spionase, di mana "kerja sama operasional" dengan negara-negara yang dianggap musuh seperti Amerika Serikat dan Israel dapat dikategorikan sebagai "kerusakan di muka bumi" (ifsad fi al-ardh), sebuah pelanggaran yang di Iran dapat dijatuhi hukuman mati.
Situasi ini mencuat setelah Iran memberlakukan pemadaman internet nasional yang hampir total sejak akhir Desember 2025, sebagai respons terhadap meluasnya protes sipil yang dipicu oleh krisis ekonomi dan anjloknya nilai mata uang Rial Iran. Pemadaman ini, yang menurut kelompok pemantau internet NetBlocks sempat membuat konektivitas non-satelit di Iran hanya sekitar 1 persen dari tingkat normal, telah mengisolasi jutaan penduduk dari informasi dan dunia luar. Dalam upaya memulihkan konektivitas, diperkirakan lebih dari 50.000 terminal Starlink telah diselundupkan ke Iran sejak tahun 2022, dengan pengguna kerap menyamarkan perangkat tersebut sebagai panel surya untuk menghindari deteksi aparat.
Pemerintah Iran tidak tinggal diam. Sejak Juni 2025, setelah konflik singkat 12 hari dengan Israel, Teheran mulai secara efektif mengganggu koneksi internet satelit Starlink menggunakan teknologi jammer militer. Laporan terbaru dari Januari 2026 menunjukkan bahwa gangguan ini mampu melumpuhkan hingga 80 persen lalu lintas data uplink dan downlink Starlink di beberapa wilayah, setelah awalnya memengaruhi sekitar 30 persen. Efektivitas pemblokiran ini berkaitan erat dengan ketergantungan Starlink pada sinyal GPS untuk sinkronisasi dengan satelitnya, di mana Iran dilaporkan telah mengintensifkan interferensi terhadap sinyal GPS. Amir Rashidi, dari Miaan Group, menyatakan bahwa dalam dua dekade memantau akses internet, ia belum pernah menyaksikan pola pemutusan jaringan yang seagresif dan berskala besar seperti saat ini.
Meskipun menghadapi risiko besar, Starlink telah menjadi "jalur hidup digital" vital bagi warga Iran, memungkinkan mereka untuk terhubung dan menyebarkan informasi mengenai tindakan keras pemerintah ke dunia luar. Hal ini didukung oleh langkah SpaceX, perusahaan induk Starlink milik Elon Musk, yang sejak Selasa, 13 Januari 2026, dikabarkan menggratiskan layanan Starlink bagi pengguna di Iran. Keputusan ini disebut-sebut merupakan hasil negosiasi intensif dengan kelompok aktivis seperti NasNet dan otoritas Amerika Serikat, dan juga menyusul diskusi antara Elon Musk dan Presiden AS Donald Trump. SpaceX dilaporkan juga merilis pembaruan perangkat lunak untuk mengatasi gangguan sinyal, mengurangi dampak pemutusan akses di Teheran dari 35% menjadi 10%.
Namun, terlepas dari upaya teknologi dan dukungan luar, bahaya fisik dan hukum tetap mengintai para pengguna Starlink di Iran. Pihak berwenang Iran telah melakukan penangkapan massal, menuduh ratusan orang melakukan spionase untuk Israel dan AS, dan menyita perangkat Starlink, mengklaim penggunaannya untuk kegiatan mata-mata. Human Rights Activists News Agency (HRANA) melaporkan lebih dari 2.500 orang tewas, mayoritas pengunjuk rasa, sejak demonstrasi pecah pada 28 Desember 2025. Konektivitas Starlink, meskipun krusial untuk informasi, menjadi titik rentan yang dapat dieksploitasi oleh pemerintah dalam melacak dan menindak individu. Simon Migliano, seorang analis internet, memperkirakan bahwa pemutusan jaringan nasional ini bukan hanya menekan oposisi tetapi juga merugikan ekonomi Iran sekitar 1,56 juta dolar AS per jam. Situasi ini menyoroti bagaimana inovasi teknologi, yang dirancang untuk kebebasan informasi, dapat berubah menjadi pisau bermata dua di tengah konflik geopolitik, menempatkan warga sipil pada garis depan risiko yang tak terhindarkan.
