Kerentanan infrastruktur kabel bawah laut global kembali disorot tajam menyusul insiden putusnya beberapa sistem kabel vital di Laut Merah pada awal September 2025, yang memicu gangguan layanan internet di sebagian Asia dan Timur Tengah, termasuk peningkatan latensi bagi pengguna layanan cloud Microsoft Azure. Peristiwa ini menggarisbawahi ancaman konstan yang dihadapi oleh tulang punggung komunikasi global dan urgensi mitigasi oleh para operator telekomunikasi. Setiap tahun, sekitar 150 hingga 200 insiden kerusakan kabel bawah laut terjadi secara global. Mayoritas insiden, sekitar 86%, disebabkan oleh aktivitas manusia seperti jangkar kapal dan penangkapan ikan, khususnya di perairan dangkal.
Kabel bawah laut adalah saluran utama yang membawa hampir 99% lalu lintas data lintas benua, termasuk transaksi keuangan harian senilai lebih dari $10 triliun dan komunikasi diplomatik serta militer. Kerusakan pada infrastruktur krusial ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi signifikan, diperkirakan mencapai $1.5 juta per jam secara tidak langsung untuk setiap perbaikan. Biaya perbaikan untuk satu kabel optik bawah laut berkisar antara $500.000 hingga $1 juta per insiden. Waktu perbaikan rata-rata memakan waktu 10 hingga 20 hari, namun dapat meluas hingga beberapa minggu atau bulan tergantung pada ketersediaan kapal perbaikan, lokasi, dan kondisi cuaca.
Untuk memitigasi risiko ini, operator telekomunikasi global dan di Indonesia secara khusus menerapkan berbagai strategi. Salah satu pilar utama adalah redundansi jaringan, yaitu penyediaan rute alternatif untuk mengalihkan lalu lintas data jika terjadi kerusakan pada satu kabel. Perusahaan teknologi raksasa seperti Amazon, Google, Meta, dan Microsoft telah berinvestasi besar-besaran dalam proyek kabel bawah laut baru untuk meningkatkan redundansi dan memenuhi permintaan kapasitas yang melonjak, terutama didorong oleh pertumbuhan pusat data dan infrastruktur kecerdasan buatan (AI).
Di Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas bawah laut, upaya mitigasi juga terus ditingkatkan. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki 217 segmen kabel bawah laut dan 42 segmen pipa bawah air. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam memastikan konektivitas ke daerah pedesaan karena kurangnya penyebaran geografis yang beragam dan langkah-langkah perlindungan dasar. Indonesia sendiri memiliki skor Indeks Ketahanan Internet (Internet Resilience Index/IRI) 58 dari 100, menempatkannya di posisi kedua di Asia Tenggara untuk kesiapan pasar.
Pemerintah Indonesia, melalui Komite Nasional Kabel Bawah Laut yang dibentuk pada tahun 2021, telah memetakan dan menetapkan rute kabel yang disetujui, serta meluncurkan database online terintegrasi untuk proyek kabel yang ada dan yang diusulkan (E-PIPAKABEL). Langkah ini bertujuan untuk mengatasi penataan kabel bawah laut yang semrawut yang sebelumnya terhampar di kawasan lindung laut dan zona penangkapan ikan, yang meningkatkan kerentanan terhadap kecelakaan. Regulasi yang lebih ketat mengenai koridor kabel dan pipa bawah laut juga telah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 untuk menghindari aktivitas laut lainnya. Namun, penentuan koridor yang terlalu ketat juga menimbulkan kekhawatiran karena dapat menempatkan semua kabel internet dalam satu area berisiko jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi.
Selain redundansi fisik, strategi perlindungan meliputi penguburan kabel di perairan dangkal dan penggunaan kabel lapis baja yang lebih kuat. Pemantauan anomali elektronik dan teknologi pengawasan dasar laut canggih juga berperan dalam mendeteksi dan mencegah kerusakan kabel lebih cepat. Namun, terbatasnya jumlah kapal perbaikan global, sekitar 70 kapal di seluruh dunia dengan sepertiganya siap untuk perbaikan, menjadi tantangan signifikan dalam menjaga ketahanan sistem kabel. Waktu respons perbaikan juga meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir karena berbagai alasan.
Secara historis, kerusakan kabel bawah laut telah menjadi ancaman sejak era telegraf. Pada tahun 2022, letusan gunung berapi bawah laut di Tonga memutuskan kabel bawah lautnya, membuat negara itu tanpa internet selama lebih dari sebulan. Insiden seperti ini memperjelas bahwa ketergantungan global pada kabel bawah laut menuntut pendekatan yang komprehensif. Upaya internasional, seperti inisiatif PBB yang membentuk badan khusus untuk menjaga kabel bawah laut yang beranggotakan 40 ahli dari sektor publik dan swasta, bertujuan untuk mempercepat perbaikan dan meminimalkan gangguan. Demikian pula, NATO telah membentuk Jaringan Infrastruktur Bawah Laut Kritis dan Pusat Maritim untuk Keamanan Infrastruktur Bawah Laut Kritis.
Masa depan ketahanan internet akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, operator swasta, dan badan-badan internasional. Investasi dalam teknologi baru seperti sensor terintegrasi pada kabel untuk memantau keausan, suhu, dan tekanan secara real-time, serta sistem ROV listrik penuh untuk mengurangi pemeliharaan, akan menjadi krusial. Selain itu, diversifikasi rute kabel, penambahan cadangan satelit atau terestrial, dan sistem pemantauan aktif berkelanjutan merupakan prioritas yang harus diperhatikan, sebagaimana disarankan oleh para ahli. Indonesia, dengan posisi geografis strategisnya, memiliki peluang untuk menjadi hub kabel bawah laut di Asia, terutama dengan upaya pengalihan rute kabel dari wilayah yang rawan konflik seperti Laut Cina Selatan. Namun, tantangan regulasi dan kebutuhan koordinasi yang lebih baik antarlembaga masih harus diatasi untuk memaksimalkan potensi ini dan memastikan ketahanan digital nasional yang kuat.
