TelkomGroup tengah bergerak cepat memulihkan layanan telekomunikasi di Aceh menyusul serangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut, bersama dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sejak akhir November 2025. Bencana hidrometeorologi ini menyebabkan gangguan signifikan pada infrastruktur vital, termasuk Sentral Telepon Otomat (STO), jaringan serat optik, menara telekomunikasi, dan Base Transceiver Station (BTS) di setidaknya sepuluh kabupaten/kota di Aceh. Pemulihan ditargetkan beroperasi penuh dalam waktu dekat, di tengah tantangan akses lapangan dan pasokan listrik yang terputus.
Gangguan layanan telekomunikasi mencakup akses internet, layanan suara, dan layanan digital lainnya yang krusial bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor ekonomi di daerah terdampak. Hingga 22 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa pemulihan jaringan di Aceh telah mencapai sekitar 80 persen. Sementara itu, per 21 Desember 2025, TelkomGroup secara keseluruhan mengklaim 95 persen infrastruktur telah berangsur pulih, dengan Aceh mencapai 85 persen, sedangkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah stabil 99 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari laporan pada 10 Desember 2025, di mana layanan mobile broadband Telkomsel pulih 84 persen dan fixed broadband IndiHome 86,5 persen di ketiga wilayah. Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyebutkan kendala utama pemulihan di Aceh adalah gangguan pasokan listrik akibat banyaknya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang roboh serta putusnya serat optik akibat banjir dan tanah longsor.
Menanggapi kondisi darurat tersebut, TelkomGroup mengerahkan tim teknis tambahan dari Medan ke Takengon, Aceh, untuk mempercepat perbaikan jaringan di lokasi sulit dijangkau. Proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan prioritas utama pada Sentral Telepon Otomat (STO) di Kuala Simpang dan Tanjung Pura, Aceh Tamiang, yang terdampak parah oleh genangan lumpur dan kerusakan perangkat. Selain perbaikan fisik, TelkomGroup juga mengaktifkan solusi darurat, termasuk penyediaan 20 titik WiFi gratis di wilayah terdampak, 11 di antaranya di Aceh. Dukungan konektivitas berbasis satelit juga dioptimalkan dengan penambahan 120 unit layanan satelit cadangan dari Telkomsat, serta penggunaan satelit Mangostar untuk mendukung 6 posko bencana. Layanan satelit ini menjadi solusi vital agar masyarakat dan petugas penanganan bencana tetap terhubung, khususnya di daerah terisolasi.
Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, dalam kunjungannya ke Kuala Simpang, Aceh Tamiang, pada 23 Desember 2025, menegaskan, “Fokus utama kami adalah memastikan konektivitas tetap terjaga agar komunikasi masyarakat tidak terputus di tengah situasi bencana. Sebagai bagian dari BUMN, TelkomGroup akan selalu hadir melalui percepatan pemulihan layanan telekomunikasi dan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak.” EVP Telkom Regional 1 (Sumatera) Dwi Pratomo Juniarto, menambahkan bahwa tim teknis Telkom berkoordinasi erat dengan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan layanan.
Lebih dari sekadar pemulihan infrastruktur, TelkomGroup juga aktif dalam upaya kemanusiaan. Sebanyak 118 relawan TelkomGroup diberangkatkan ke Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang sebagai bagian dari program BUMN Peduli. Bantuan yang disalurkan mencakup 10 unit tong air bersih berkapasitas total 75 ribu liter, 1 ton pakaian dan perlengkapan bayi, sembako, obat-obatan, serta dukungan posko layanan kesehatan dan dapur umum. Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menyatakan bahwa keterlibatan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan.
Namun, kejadian ini juga memunculkan kritik terhadap ketahanan infrastruktur telekomunikasi di wilayah rawan bencana. Dr. Bukhari, Konsultan Hukum dan Mediator PMN LBH Qadhi Malikul Adil, pada 22 Desember 2025, menilai putusnya akses internet dan telekomunikasi pascabanjir menunjukkan rentannya sistem di Aceh. Ia menyoroti kurangnya cadangan daya memadai pada banyak BTS, yang seharusnya mampu menopang operasional minimal 4 hingga 8 jam, namun faktanya hanya bertahan puluhan menit atau langsung mati saat listrik terputus. Bukhari menegaskan bahwa kewajiban operator tidak berhenti pada penyediaan genset, melainkan juga mencakup pengisian ulang bahan bakar atau perbaikan cepat jika rusak, serta tidak bergantung pada pemulihan pihak lain. Hal ini menggarisbawahi perlunya investasi lebih lanjut dalam infrastruktur telekomunikasi yang tahan bencana dan mekanisme tanggap darurat yang lebih robust untuk menghadapi ancaman bencana alam yang terus meningkat di Indonesia. Ke depan, TelkomGroup perlu mengintegrasikan pelajaran dari bencana ini untuk membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih adaptif dan resilient demi menjamin konektivitas berkelanjutan di wilayah-wilayah rentan.
