Pemerintah Indonesia dan sejumlah operator telekomunikasi tengah menggenjot pembangunan jaringan kabel laut serat optik berskala besar di wilayah tengah kepulauan ini, dengan tujuan untuk mempercepat pemerataan akses internet berkecepatan tinggi dan menopang ekonomi digital yang tumbuh pesat. Proyek-proyek strategis ini, yang diperkirakan menelan investasi triliunan rupiah, merupakan kelanjutan dari inisiatif infrastruktur digital nasional dan ditargetkan rampung dalam beberapa tahun ke depan untuk menghubungkan daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan konektivitas ke jaringan utama nasional dan global.
Percepatan pembangunan infrastruktur ini didorong oleh pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 221,5 juta pada awal 2024, dengan tingkat penetrasi mencapai 81,3% dari total populasi. Angka ini menandai peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun disparitas akses internet antara wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia masih menjadi tantangan utama. Wilayah seperti Kalimantan dan Sulawesi, yang dikategorikan sebagai Indonesia Tengah, masih menghadapi kesenjangan dalam kapasitas dan latensi dibandingkan Jawa dan Sumatera. Pembangunan kabel laut ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut, sekaligus mendukung perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, yang memerlukan infrastruktur digital yang sangat mumpuni.
Salah satu inisiatif krusial adalah proyek Indonesia Global Gateway (IGG) dan pengembangan jaringan oleh operator swasta seperti Telkom dan XL Axiata. PT Telkom Indonesia, melalui anak perusahaannya Telkom Infra, terus memperluas jaringan tulang punggung optik bawah lautnya, termasuk sistem kabel komunikasi bawah laut (SKKL) yang menghubungkan berbagai pulau. Investasi ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub digital regional, mengurangi ketergantungan pada rute konektivitas melalui negara lain, serta meningkatkan resiliensi jaringan nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh pelosok negeri, termasuk dengan mendorong investasi pada kabel laut dan satelit.
Secara historis, upaya pemerataan infrastruktur digital telah dimulai dengan program Palapa Ring, yang berhasil menggelar jaringan serat optik sepanjang 36.000 kilometer, terdiri dari kabel darat dan laut, menjangkau 514 kota/kabupaten di Indonesia. Proyek Palapa Ring Paket Tengah, misalnya, menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, yang beroperasi sejak 2019. Namun, seiring dengan peningkatan kebutuhan data dan evolusi teknologi (seperti 5G dan Internet of Things), kapasitas jaringan yang ada perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Proyek kabel laut raksasa yang tengah digeber ini merupakan evolusi dan peningkatan kapasitas dari Palapa Ring, dengan teknologi yang lebih mutakhir dan kapasitas bandwidth yang jauh lebih besar, dirancang untuk mendukung kebutuhan masa depan.
Implikasi jangka panjang dari proyek ini sangat signifikan. Pertama, akan terjadi peningkatan kualitas dan kecepatan internet di Indonesia Tengah, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital lokal, seperti e-commerce, startup teknologi, dan UMKM digital. Kedua, pemerataan akses akan meningkatkan inklusi digital, memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk mengakses pendidikan daring, layanan kesehatan digital, dan informasi. Ketiga, dari perspektif geopolitik dan keamanan siber, kepemilikan dan pengelolaan infrastruktur kabel laut yang kuat akan meningkatkan kedaulatan digital Indonesia, mengurangi kerentanan terhadap gangguan eksternal, dan memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap digital global. Pembangunan ini juga diharapkan menarik investasi asing langsung di sektor teknologi, seiring dengan peningkatan daya tarik pasar Indonesia yang terkoneksi secara digital. Tantangan yang mungkin timbul meliputi pembiayaan proyek yang masif, perizinan lintas sektoral, dampak lingkungan terhadap ekosistem laut, serta menjaga keamanan fisik kabel dari kerusakan. Keberlanjutan dan efektivitas proyek ini akan sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
